Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Hadir di Sidang PBB, Akhiri 58 Tahun Vakum Diplomasi

Meski Trump telah melonggarkan sejumlah pembatasan melalui keputusan eksekutif, aturan paling keras, termasuk sanksi dalam Caesar Act 2019, tetap berlaku dan hanya dapat dihapus lewat persetujuan Kongres.

Hubungan Suriah dengan Israel juga masih menjadi isu pelik. Sejak jatuhnya Assad, Israel semakin gencar melancarkan serangan udara ke posisi militer Suriah dan bahkan mengambil alih zona penyangga yang dulunya dijaga pasukan perdamaian PBB.

Saat ini tengah berlangsung pembicaraan terkait pengaturan keamanan, dengan al-Sharaa secara terbuka menyatakan harapannya agar kembali ke perjanjian pelepasan pasukan tahun 1974.

Pekan lalu, ia bahkan menyebut kesepakatan bisa tercapai “dalam hitungan hari.”

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meredam harapan itu, dengan menyebut kemajuan semacam itu masih sebatas “visi masa depan.”

Kunjungan al-Sharaa ke New York berlangsung di tengah persiapan Suriah menghadapi pemilu parlemen pertama sejak tumbangnya Assad.

Pemungutan suara dijadwalkan pada 5 Oktober mendatang, meski bukan melalui pemilihan langsung rakyat.

Sistem yang digunakan berupa electoral college, di mana dua pertiga anggota parlemen dipilih oleh dewan elektoral, sementara sepertiga sisanya akan ditunjuk langsung oleh al-Sharaa.

Desain politik baru ini mencerminkan betapa besar tantangan logistik di Suriah pascaperang, sekaligus menunjukkan batasan nyata dari eksperimen demokrasi yang tengah dibangun. (*)