Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Hadir di Sidang PBB, Akhiri 58 Tahun Vakum Diplomasi

TRIBUNGORONTALO.COM — Untuk pertama kalinya dalam hampir enam dekade, seorang kepala negara Suriah kembali akan berbicara di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Ahmed al-Sharaa tiba di New York pada Senin (22/9/2025) untuk menghadiri pembukaan Sidang Umum PBB ke-80.

Ini adalah sebuah momentum bersejarah yang menandai kembalinya Suriah ke panggung diplomasi dunia setelah bertahun-tahun terpuruk dalam isolasi dan perang.

Penampilan al-Sharaa di forum global ini sarat makna simbolis.

Sejak 1967, tak ada satu pun presiden Suriah yang menjejakkan kaki di Majelis Umum PBB.

Saat itu, sebelum keluarga Assad mengambil alih kekuasaan dan mempertahankan cengkeramannya selama lebih dari setengah abad.

Dinasti tersebut akhirnya tumbang pada Desember lalu, ketika Bashar Assad digulingkan dalam sebuah pemberontakan kilat yang dipimpin langsung oleh al-Sharaa, sosok yang ironisnya dulu pernah masuk dalam daftar buronan teroris paling dicari oleh Washington.

Transformasi al-Sharaa terbilang dramatis. Mantan komandan al-Qaida yang pernah dihargai kepalanya 10 juta dolar AS oleh Amerika Serikat itu kini menjelma menjadi seorang negarawan internasional.

Titik baliknya terjadi pada Mei lalu, saat Presiden Donald Trump bertemu dengannya di Riyadh dan memberikan pengakuan resmi AS terhadap pemerintahannya.

Tak lama kemudian, Washington mencabut sebagian besar sanksi terhadap Damaskus, sebuah sinyal bahwa Gedung Putih menaruh harapan al-Sharaa mampu menstabilkan negara yang hancur akibat perang saudara selama 14 tahun.

Sejak naik ke kursi presiden, al-Sharaa berupaya keras menormalkan kembali hubungan dengan negara-negara Arab maupun ibu kota Barat.

Namun, bayang-bayang masa lalunya masih membayangi.

Faksi lamanya, Hayat Tahrir al-Sham, hingga kini masih masuk daftar organisasi teroris di Amerika Serikat.

Di dalam negeri, al-Sharaa kerap berbicara soal rekonsiliasi dan hidup berdampingan, meski kenyataannya masih diwarnai pecahnya kekerasan sektarian dan tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan pasukannya, yang mencederai narasi reformasi yang coba ia bangun.

Di PBB, al-Sharaa diperkirakan tidak hanya akan berpidato, tetapi juga melobi agar sanksi internasional terhadap Suriah dilonggarkan lebih luas.

Meski Trump telah melonggarkan sejumlah pembatasan melalui keputusan eksekutif, aturan paling keras, termasuk sanksi dalam Caesar Act 2019, tetap berlaku dan hanya dapat dihapus lewat persetujuan Kongres.

Hubungan Suriah dengan Israel juga masih menjadi isu pelik. Sejak jatuhnya Assad, Israel semakin gencar melancarkan serangan udara ke posisi militer Suriah dan bahkan mengambil alih zona penyangga yang dulunya dijaga pasukan perdamaian PBB.

Saat ini tengah berlangsung pembicaraan terkait pengaturan keamanan, dengan al-Sharaa secara terbuka menyatakan harapannya agar kembali ke perjanjian pelepasan pasukan tahun 1974.

Pekan lalu, ia bahkan menyebut kesepakatan bisa tercapai “dalam hitungan hari.”

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meredam harapan itu, dengan menyebut kemajuan semacam itu masih sebatas “visi masa depan.”

Kunjungan al-Sharaa ke New York berlangsung di tengah persiapan Suriah menghadapi pemilu parlemen pertama sejak tumbangnya Assad.

Pemungutan suara dijadwalkan pada 5 Oktober mendatang, meski bukan melalui pemilihan langsung rakyat.

Sistem yang digunakan berupa electoral college, di mana dua pertiga anggota parlemen dipilih oleh dewan elektoral, sementara sepertiga sisanya akan ditunjuk langsung oleh al-Sharaa.

Desain politik baru ini mencerminkan betapa besar tantangan logistik di Suriah pascaperang, sekaligus menunjukkan batasan nyata dari eksperimen demokrasi yang tengah dibangun. (*)