Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Berisiko, Akademisi Gorontalo Soroti Ancaman Kemunduran Demokrasi

Ringkasan Berita:

• Wacana pengembalian pilkada melalui DPRD kembali menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. 
• Akademisi Universitas Ichsan Gorontalo menilai perubahan sistem tersebut berisiko menjauhkan aspirasi rakyat dari proses politik. 
• Ia menegaskan perbaikan seharusnya difokuskan pada mekanisme pilkada langsung, bukan menghapus hak pilih masyarakat.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan di ruang publik.

Isu ini menuai tanggapan beragam, mulai dari kalangan politisi hingga kelompok masyarakat sipil.

Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, Dr Imran Kamaruddin, menilai wacana tersebut tidak bisa diputuskan secara cepat tanpa kajian mendalam.

Menurutnya, perubahan mendasar dalam sistem pemilihan kepala daerah menyangkut arah demokrasi lokal dan berdampak luas bagi partisipasi publik.

Ia menekankan bahwa diskusi mengenai pilkada langsung atau tidak langsung seharusnya tidak berhenti pada bentuk sistem semata, tetapi juga menyoroti kualitas aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.

“Sistem apa pun pada akhirnya bergantung pada siapa yang menjalankannya. Kalau pelakunya bermasalah, hasilnya juga tidak akan mencerminkan demokrasi yang sehat,” ujar Imran saat diwawancarai, Selasa (13/1/2026).

Baca juga: Tangis Pecah di Ruang Paripurna Saat Pisah Sambut Sekwan DPRD Gorontalo

Imran mengakui, salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh pihak yang mendorong pilkada melalui DPRD adalah soal efisiensi anggaran dan tingginya biaya penyelenggaraan pemilihan langsung.

Namun, ia menilai pendekatan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan.

“Alasan efisiensi memang sering diangkat, tapi itu tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar tanpa kajian komprehensif,” katanya.

Ia menambahkan, perbincangan tentang mahalnya ongkos politik selalu menjadi isu yang berulang setiap momentum pilkada.

“Di setiap kontestasi, masyarakat hampir selalu membahas besarnya biaya yang harus dikeluarkan kandidat,” ujarnya.

Meski begitu, Imran mengingatkan agar fenomena tersebut tidak digeneralisasi.

“Tidak semua daerah kondisinya sama, dan tidak semua calon mengalami tekanan finansial yang identik,” katanya.

Baca juga: Ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet Besok Rabu, 14 Januari 2025: Horoskop Cinta hingga Keuangan

Ia menilai anggapan bahwa pilkada selalu mahal justru bisa menutup peluang bagi figur-figur potensial di daerah.