Survei Ungkap Penolakan Masif Wacana Pilkada DPRD di Semua Segmen Pemilih, Dari Boomers hingga Gen Z

TRIBUNGORONTALO.COM -- Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan penolakan luas publik terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penolakan itu muncul lintas pilihan politik dan lintas generasi, mulai dari pemilih Prabowo Subianto, Anies Baswedan, hingga Ganjar Pranowo, serta dari generasi paling tua hingga pemilih muda.

Survei LSI Denny JA dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih menggunakan teknik multistage random sampling. Survei ini digelar pada 19–20 Oktober 2025 dengan margin of error sebesar 2,9 persen.

Isu yang ditanyakan kepada responden adalah wacana perubahan sistem pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD, sebuah gagasan yang kembali mengemuka sejak tahun lalu.

Hasilnya menunjukkan mayoritas responden menyatakan keberatan terhadap skema tersebut.

Penolakan tidak hanya datang dari kelompok tertentu, tetapi merata di hampir seluruh segmen masyarakat, tanpa melihat latar belakang pilihan politik pada Pilpres 2024.

Dari total responden, sebanyak 66,1 persen menyatakan sikap kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap ide pilkada melalui DPRD.

Sementara itu, hanya 28,6 persen responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung.

Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, menilai angka penolakan tersebut menunjukkan sikap publik yang kuat dan konsisten. Ia menyebut bahwa penolakan ini tidak bersifat sporadis, melainkan terjadi secara luas dan merata.

Selain lintas pilihan politik, penolakan juga tercatat terjadi di berbagai kelompok sosial.

Responden laki-laki maupun perempuan, warga perkotaan dan pedesaan, serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah-atas sama-sama menunjukkan kecenderungan menolak perubahan sistem pilkada tersebut.

Dari sisi generasi, survei mencatat bahwa Generasi Z menjadi kelompok yang paling tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD.

Sebanyak 84 persen responden dari kelompok Gen Z menyatakan penolakannya terhadap mekanisme tersebut.

Sementara itu, Generasi Milenial juga menunjukkan sikap serupa, dengan tingkat penolakan mencapai 71,4 persen. Di kelompok Generasi X, sekitar 60 persen responden menolak ide pilkada tidak langsung.

Penolakan juga datang dari kelompok usia tertua, yakni Baby Boomer. Sebanyak 63 persen responden dari generasi ini menyatakan tidak setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.