Mahasiswa Makassar Turun ke Jalan, Tolak Pilkada Lewat DPRD

Ringkasan Berita:

• Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas (seperti UNM, UMI, dan UIN Alauddin) menggelar demonstrasi besar di jalan protokol Makassar pada 19 Januari 2026
• Massa aksi menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah mandat Reformasi 1998
• Gelombang penolakan juga meluas hingga ke Gorontalo, di mana organisasi mahasiswa seperti KAMMI dan IMM menyatakan sikap serupa

TRIBUNGORONTALO.COM – Jalanan protokol Kota Makassar kembali membara oleh semangat perlawanan intelektual muda.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai elemen perguruan tinggi di "Kota Daeng" ini memutuskan untuk turun ke jalan, mengonversi keresahan mereka menjadi aksi nyata menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Bagi para demonstran, langkah ini bukan sekadar urusan teknis pemilihan, melainkan upaya sistematis untuk merampas kedaulatan yang telah dimandatkan oleh Reformasi 1998.

Sore itu, Senin (19/1/2026), langit Makassar yang mulai meredup tidak menyurutkan nyali massa aksi yang memadati titik-titik krusial kota.

Sejak pukul 15.00 WITA, gelombang massa dengan almamater yang beragam mulai menyemut, membawa satu narasi besar—Pilkada adalah hak rakyat, bukan barang dagangan elite di gedung dewan.

Suasana memanas ketika orator demi orator naik ke atas kendaraan komando, membakar semangat massa dengan narasi tentang ancaman terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Aksi yang berlangsung hingga malam hari ini menjadi simbol bahwa mahasiswa Makassar tidak akan tinggal diam melihat fondasi demokrasi digoyang.

Mereka memandang wacana yang digulirkan oleh sejumlah pihak di tingkat pusat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Bagi para mahasiswa, membiarkan kepala daerah dipilih oleh segelintir anggota DPRD sama saja dengan menyerahkan leher daerah kepada potensi praktik transaksional yang lebih masif dan tertutup.

Juru bicara dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang turut dalam barisan massa menegaskan bahwa wacana peniadaan Pilkada langsung adalah langkah mundur yang sangat berbahaya.

Menurutnya, Pilkada langsung merupakan salah satu pencapaian terbesar bangsa dalam menghargai suara individu setiap warga negara. Jika hak ini dicabut, maka legitimasi seorang pemimpin tidak lagi berasal dari kepercayaan rakyat, melainkan dari kesepakatan-kesepakatan politik di balik pintu yang gelap.

"Kami berdiri di sini untuk menyatakan menolak keras wacana mengembalikan Pilkada lewat DPR atau DPRD. Jika ini terwujud, kedaulatan rakyat akan hancur dan prinsip demokrasi langsung hanya akan menjadi catatan sejarah yang usang," tegas sang juru bicara dengan nada lantang di tengah kerumunan massa, Senin (19/1/2026) dikutip dari pemberitaan KompasTV.

Baca juga: Idah Syahidah Ungkap Alasan Golkar Gorontalo Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Ia menambahkan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu ini hingga ada jaminan pasti dari pemegang kebijakan.

Senada dengan itu, Muh Rusli, orator dari Universitas Negeri Makassar (UNM), menyampaikan orasi yang menohok jantung kekuasaan. Ia menilai wacana yang diusung oleh partai koalisi pemerintah saat ini sangat jauh dari semangat aspiratif.

Rusli menyoroti bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD adalah produk masa lalu yang seharusnya sudah dikubur dalam-dalam seiring dengan semangat perubahan yang diusung sejak dua dekade silam.