Partai Demokrat Setuju Pilkada Dilakukan DPRD, Warga tak Perlu Nyoblos Kepala Daerah

Hasil voting tersebut mengesahkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pimpinan rapat paripurna saat itu, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, mengetuk palu dan menetapkan bahwa substansi revisi UU Pilkada mengarah pada pemilihan melalui DPRD.

Keputusan DPR itu disambut positif oleh Prabowo Subianto. Ia menyampaikan apresiasi kepada Koalisi Merah Putih yang dinilainya solid dan konsisten memperjuangkan pilihan politik mereka di parlemen.

Namun, pengesahan UU Pilkada tersebut memicu gelombang penolakan luas dari masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekecewaannya dan menilai kebijakan itu telah mengabaikan kedaulatan rakyat.

Melalui juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, SBY menyebut Demokrat telah berjuang mempertahankan pilkada langsung dengan perbaikan, namun opsi itu tidak diakomodasi dalam voting.

Sebagai respons, SBY mengambil langkah konstitusional dengan menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada 2 Oktober 2014.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 diterbitkan untuk mencabut UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Sementara itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2014 menghapus kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah.

Dalam pidatonya, SBY menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan bagian dari hasil reformasi.

Ia juga mengingatkan bahwa dirinya terpilih sebagai presiden melalui pemilu langsung oleh rakyat pada 2004 dan 2009. DPR RI kemudian menyetujui Perppu tersebut, sehingga pilkada langsung kembali diberlakukan dan wacana pilkada melalui DPRD pun kandas.

 (*)