Syarat PPPK Paruh Waktu Dapat Tunjangan Transportasi

Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah menata ulang status pegawai non-ASN yang selama ini bekerja tanpa kepastian hukum dan perlindungan sosial.

PPPK Paruh Waktu menjadi salah satu solusi, namun masih menghadapi tantangan dalam hal hak dan fasilitas kerja.

Di banyak daerah, PPPK Paruh Waktu diisi oleh tenaga teknis, guru, dan petugas lapangan yang mobilitasnya tinggi.

Tanpa tunjangan transportasi, beban operasional bisa menjadi kendala dalam menjalankan tugas.

Oleh karena itu, transparansi dan kejelasan dalam perjanjian kerja menjadi krusial. (*)