Syarat PPPK Paruh Waktu Dapat Tunjangan Transportasi

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Isu tunjangan transportasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kembali mencuat.

Hal ini menyusul terbitnya Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur skema gaji dan hak-hak pegawai non-ASN.

Di tengah transisi sistem kepegawaian dan penataan anggaran daerah, banyak pihak mempertanyakan apakah PPPK Paruh Waktu berhak atas fasilitas transportasi seperti pegawai tetap.

Dalam regulasi tersebut, gaji PPPK Paruh Waktu ditetapkan berdasarkan kemampuan anggaran masing-masing instansi.

Besarannya bisa berbeda di tiap daerah, namun wajib memenuhi dua syarat utama.

Informasi yang dikutip TribunGorontalo.com, gaji PPPK paru waktu tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku, dan tidak boleh lebih kecil dari gaji sebelumnya saat menjadi pegawai non-ASN.

Namun, tunjangan transportasi tidak diberikan secara otomatis.

Fasilitas ini hanya berlaku jika pegawai menjalankan tugas di lokasi berbeda dalam satu hari atau berpindah antarunit kerja. Artinya, mobilitas menjadi syarat utama.

Selain itu, kebijakan internal instansi dan ketersediaan anggaran turut menentukan.

Dalam praktiknya, banyak instansi belum mengalokasikan anggaran khusus untuk tunjangan transportasi PPPK Paruh Waktu, terutama di daerah dengan keterbatasan fiskal.

Langkah Pengajuan Tunjangan Transportasi

Bagi PPPK Paruh Waktu yang ingin mengajukan tunjangan transportasi, berikut prosedur yang perlu diperhatikan:

Pastikan perjanjian kerja mencantumkan hak atas tunjangan transportasi.

Ajukan permohonan resmi kepada atasan langsung.

Sertakan bukti mobilitas antar lokasi, seperti surat tugas atau dokumen penugasan.

Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah menata ulang status pegawai non-ASN yang selama ini bekerja tanpa kepastian hukum dan perlindungan sosial.

PPPK Paruh Waktu menjadi salah satu solusi, namun masih menghadapi tantangan dalam hal hak dan fasilitas kerja.

Di banyak daerah, PPPK Paruh Waktu diisi oleh tenaga teknis, guru, dan petugas lapangan yang mobilitasnya tinggi.

Tanpa tunjangan transportasi, beban operasional bisa menjadi kendala dalam menjalankan tugas.

Oleh karena itu, transparansi dan kejelasan dalam perjanjian kerja menjadi krusial. (*)