Korban Tewas Kerusuhan di Nepal Tembus 51 Orang, 12.500 Napi Kabur

TRIBUNGORONTALO.COM – Gelombang protes antikorupsi di Nepal semakin menyingkap skala kekacauan yang menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Polisi, Jumat (12/9/2025), melaporkan jumlah korban tewas sudah mencapai 51 orang sepanjang pekan ini.

Kerusuhan pecah sejak Senin, ketika aparat melakukan tindakan keras terhadap demonstran yang menolak larangan media sosial, praktik korupsi, serta pemerintahan yang buruk.

Dari total korban jiwa, sedikitnya 21 orang merupakan demonstran dan tiga di antaranya polisi.

Parlemen Dibakar, Perdana Menteri Mundur

Puncak kekacauan terjadi Selasa lalu (9/9/2025). Massa pengunjuk rasa membakar gedung parlemen, memaksa KP Sharma Oli menyatakan pengunduran diri sebagai perdana menteri.

Pasca peristiwa itu, militer Nepal mengambil alih jalanan dan menetapkan jam malam.

Negosiasi kini masih berlangsung antara Presiden Nepal, perwakilan demonstran, tokoh-tokoh politik yang berpotensi memimpin pemerintahan sementara, serta pihak militer.

Senjata Dirampas, Tentara Ambil Alih

Militer Nepal menyebut telah berhasil mengamankan lebih dari 100 pucuk senjata yang dijarah dari gudang senjata selama kerusuhan.

Sejumlah demonstran bahkan sempat terlihat membawa senapan otomatis di jalanan.

12.500 Napi Masih Buron

Kekacauan itu juga dimanfaatkan oleh para tahanan. Polisi menyebut sekitar 13.500 narapidana kabur dari berbagai penjara di seluruh negeri.

Hingga kini, baru sebagian kecil yang berhasil ditangkap kembali.

“Sekitar 12.533 narapidana masih buron. Sebagian di antaranya tewas dalam bentrokan dengan aparat setelah kabur,” kata juru bicara kepolisian Binod Ghimire, dikutip AFP.

Banyak di antara napi pelarian itu berusaha melintasi perbatasan menuju India, namun puluhan orang telah berhasil ditangkap oleh pasukan penjaga perbatasan India.

Dengan korban jiwa yang terus bertambah, pemerintahan kosong pasca mundurnya perdana menteri, serta ribuan napi yang berkeliaran bebas, kondisi Nepal disebut berada dalam salah satu krisis politik dan keamanan terburuk dalam dua dekade terakhir. (*)