Sekolah Rakyat Pertama di Gorontalo Buka Akhir September, Harapan Baru Anak Putus Sekolah

6. Sekolah Rakyat Pertama ada di Bekasi 

Sekolah Rakyat pertama rencananya akan dibuka di Kota Bekasi, Jawa Barat tahun ini. 

Sekolah Rakyat di Kota Bekasi tersebut direncanakan digunakan untuk tingkat SMA dan menempati aset milik Kementerian Sosial. 

"Insya Allah siap digunakan untuk memulai Sekolah Rakyat. Kita mulai buka untuk pertama ini yang tingkat SMA," ungkap Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025). 

Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat di Bekasi akan mulai beroperasi tahun 2025. 

Kementerian Sosial, lanjut Gus Ipul, juga masih mematangkan konsep Sekolah Rakyat. 

Kementerian Sosial sebelumnya mempertimbangkan bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai lokasi Sekolah Rakyat. 

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono sudah meninjau langsung fasilitas yang akan digunakan sebagai sarana pendukung program tersebut. 

"Bapak Presiden berencana mendirikan Sekolah Rakyat untuk siswa Sekolah Dasar di sini (STPL)," ujar Agus Jabo dalam keterangan resmi, Selasa (4/2/2025). 

7. Satgas Percepatan

Gus Ipul membentuk Satgas Percepatan Sekolah Rakyat dalam rangka persiapan.

Satgas Percepatan Sekolah Rakyat terdiri Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Selain itu, ada pula Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi untuk mewujudkan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat. 

Gus Ipul mengungkapkan Kementerian/Lembaga ini nantinya akan tergabung ke dalam Satgas dan fokus mempersiapkan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sesuai bidang masing-masing. 

“Jadi nanti Insya Allah didukung oleh kementerian, lembaga yang punya tugas dan fungsi di bidang tertentu,” tuturnya.

8. Tanggapan Kritis 

Program Sekolah Rakyat sejauh ini menuai tanggapan kritis dari berbagai kalangan akademisi. 

Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Subarsono, mengatakan program sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial dinilai kurang tepat karena seharusnya bidang ini ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Tidak hanya itu, menurutnya program belum terlalu mendesak dilaksanakan, karena melihat kenyataan bahwa masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Mulai dari bangunan sekolah yang rusak hingga gaji para guru terutama guru honorer yang masih memprihatinkan. 

“Nah, saya kira ini menjadi problematik berada di bawah Kementerian Sosial karena tupoksinya bukan mengurusi masalah pendidikan. Jadi, ini dipertanyakan mengenai domain dari kebijakan itu. Kalau di bawah Kementerian Sosial saya pikir itu tidak tepat,” kata Subarsono dilansir dari laman UGM. 

Adanya istilah Sekolah Rakyat dikhawatirkan adanya diskriminasi karena sudah ada sekolah dasar.

“Sebaiknya untuk penamaannya Sekolah Unggulan saja jangan Sekolah Rakyat sehingga tidak menciptakan dualisme dengan adanya terminologi baru yang muncul,” ungkapnya.  

(tribungorontalo.com/Kompas.com)