Beras Mahal, Sembako Ikut Naik, Warga Gorontalo Tercekik Kenaikan Harga

Tak berhenti sampai di situ, Salma dan Maharani juga menuturkan bahwa bahan-bahan pokok lainnya seperti bawang, rica, tomat, hingga minyak goreng turut mengalami kenaikan harga. 

Meski tidak menyebutkan secara detail nominal kenaikannya, keduanya mengaku bahwa uang belanja kini terasa jauh dari cukup.

"Bawa uang Rp 100 ribu saja di pasar itu tidak bisa beli apa-apa," keluh Salma.

Kondisi ini membuat masyarakat Gorontalo semakin terjepit. 

Mereka berharap ada langkah cepat dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok demi menjaga daya beli warga yang kian tergerus.

Harga beras di Kabupaten Gorontalo kembali melonjak tajam dan membuat resah warga serta pedagang.

Di Pasar Sentral Limboto, harga beras kini mencapai Rp820 ribu per koli, naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan harga yang mulai terasa sejak Juni 2025 ini dinilai sangat membebani, terutama bagi masyarakat yang bisa dikatakan berpenghasilan rendah. 

Salah satu pedagang, Emus Kadir (48), mengungkapkan bahwa harga tergantung kualitas dan asal beras. 

‎"Harga beras sekarang di Limboto Kabupaten Gorontalo ini tembus Rp820 ribu per koli, tapi tergantung dari kualitas beras. Ada juga yang Rp800 ribu, ada juga yang Rp750 ribu untuk beras lokal," ungkap Emus saat ditemui TribunGorontalo.com di lapaknya, Selasa (22/7/2025).

Dalam hal ini, jika beras dijual eceran kata Emus bisa berkisar antara Rp13.500 hingga Rp14.00 per liter. Ia menjual berbagai macam beras seperti ciheran, nurdin dan beras lokal.

Emus mengaku sebagian besar beras yang dijualnya berasal dari Sulawesi Tengah, sementara sisanya dari petani lokal di Gorontalo.

‎‎Namun, Emus menilai bahwa kualitas beras lokal masih belum bisa bersaing.

‎"Sebelumnya itu per koli hanya Rp650 ribu. Sekarang sudah naik jadi Rp820 ribu. Menurut saya, ini karena panen di Kabupaten Gorontalo masih kurang, dan kualitas beras lokal itu juga masih di bawah," jelasnya. 

Harga beras di Gorontalo mulai melonjak, kondisi ini menuai sorotan dari Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.