Pemprov Gorontalo Pastikan WFH Tak Kurangi TPP, Kinerja ASN Tetap Barometer Utama

Untuk memonitoring, seluruh aktivitas kerja selama WFH diwajibkan memiliki bukti pendukung, seperti absensi dan bukti foto.

Bukti-bukti ini akan dikumpulkan dan diverifikasi secara berkala oleh bagian kepegawaian di setiap instansi masing-masing.

Selain soal kinerja dan penghasilan, Pemprov Gorontalo juga menyoroti potensi penyalahgunaan fasilitas negara selama WFH, khususnya kendaraan dinas.

Isu penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi menjadi salah satu poin evaluasi penting dalam kebijakan ini.

Hal ini mencuat karena masih ditemukan ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi saat bekerja dari rumah, seperti ke pasar atau aktivitas harian lainnya.

Gubernur menyayangkan perilaku oknum yang tidak memisahkan antara kepentingan dinas dan kepentingan rumah tangga.

Menanggapi hal tersebut, Gusnar memastikan akan ada pengaturan lebih lanjut untuk menertibkan penggunaan kendaraan dinas selama WFH.

Aturan baru ini nantinya akan memperjelas posisi kendaraan dinas saat pegawai tidak mendapatkan jadwal bekerja di kantor.

"Itu juga akan diatur lebih lanjut. Artinya kalau WFH ada di rumah (kendaraannya)," tegasnya. 

Baca juga: Pemerintah Pusat Tetapkan WFH ASN Hari Jumat, Pemkab Gorontalo Pilih Rabu Karena Alasan Ini

Kebijakan WFH ASN Pemprov

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memilih hari Rabu sebagai jadwal pelaksanaan Work From Home (WFH).

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas instruksi pemerintah pusat mengenai penerapan WFH satu hari dalam sepekan, yang bertujuan menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sikap resmi daerah tersebut disampaikan oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim, Asisten Administrasi Umum Zukri Surotinojo, serta Tim Komunikasi Gubernur dalam konferensi pers di Rumah Dinas Gubernur, Rabu (1/4/2026).

Dalam penjelasannya, Gusnar menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah sebenarnya bukan hal baru bagi Pemprov Gorontalo. Ia menyebut konsep tersebut sudah diterapkan lebih dulu sebelum adanya arahan terbaru dari pemerintah pusat.

"WFH ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo sejak tahun lalu," ungkap Gusnar.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan adopsi dari pengalaman dan pemikirannya saat masih bertugas di Lemhannas, yang kemudian diimplementasikan di lingkungan pemerintah provinsi.