Pemprov Gorontalo Pastikan WFH Tak Kurangi TPP, Kinerja ASN Tetap Barometer Utama

Pernyataan singkat tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi yang sempat berkembang di lingkungan internal pemerintahan daerah.

Namun, Gusnar juga mengingatkan bahwa jaminan finansial ini menuntut konsekuensi berupa tanggung jawab kinerja yang tetap tinggi.

Agar target kinerja tetap tercapai, ASN diminta memanfaatkan waktu WFH secara produktif, karena capaian kerja tetap menjadi dasar penilaian.

Pemerintah tidak ingin ada penurunan kualitas layanan publik maupun administrasi hanya karena pegawai tidak hadir secara fisik di kantor.

Capaian kinerja yang terekam dalam sistem akan menjadi parameter mutlak dalam pencairan tunjangan setiap bulannya.

Mengenai hubungan antara aktivitas selama bekerja dari rumah dan hak tunjangan, Gubernur kembali menekankan pentingnya komitmen pegawai.

"Agar supaya capai terus TPP atau TKD ya WFH harus dimanfaatkan," tegas Gusnar.

Terkait pelaksanaan di lapangan, pengaturan teknis pekerjaan selama WFH diserahkan kepada masing-masing pimpinan perangkat daerah atau kepala OPD.

Hal ini memberikan ruang bagi setiap instansi untuk menyesuaikan beban kerja dengan karakteristik tugas masing-masing dinas yang berbeda.

Pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab penuh atas produktivitas anggotanya meski tidak dalam pantauan fisik secara langsung.

Ia juga menekankan bahwa pekerjaan selama WFH tetap dapat berjalan karena banyak aktivitas yang bisa dikoordinasikan tanpa harus hadir di kantor.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini dinilai sudah sangat memadai untuk mendukung koordinasi jarak jauh secara efektif dan efisien.

Gubernur optimis bahwa sistem kerja berbasis digital yang telah dibangun selama ini mampu menyokong keberhasilan program ini.

"Ada saja, banyak sekali pekerjaan yang bisa dikoordinasikan pada WFH," kata Gusnar.

Meskipun koordinasi dilakukan secara digital, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama pemerintah.