Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Tegaskan Komitmen Pembangunan Berbasis HAM

“Kalau pinjaman tidak bisa dibayar, data pribadi disebarkan. Ini jelas menyentuh wilayah HAM dan harus mendapat perhatian,” tegasnya.

Tak hanya itu, isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. 

Berdasarkan data yang ada, kasus KDRT masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang dominan terjadi di Gorontalo.

“Ini tidak bisa dianggap biasa. Harus ada perlindungan hukum yang kuat bagi korban,” tambahnya.

Menteri HAM Natalius Pigai Prioritaskan Pembangunan Desa Sadar HAM

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa kunjungannya ke Gorontalo bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia mengungkapkan, Kementerian HAM saat ini memiliki sejumlah program prioritas yang dapat langsung diimplementasikan di daerah, salah satunya adalah pembangunan desa sadar HAM.

“Kami punya program desa sadar HAM. Ini bisa dibangun di berbagai wilayah sesuai dengan kebutuhan dan karakter daerah,” kata Pigai.

Selain itu, Kementerian HAM juga mendorong pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi HAM hingga ke tingkat kabupaten dan kota. 

Program tersebut mencakup penilaian kepatuhan instansi pemerintah terhadap Rencana Aksi Nasional HAM, yang melibatkan pemerintah pusat hingga daerah.

Pigai juga menyinggung upaya pengembangan bisnis berbasis HAM serta pelaksanaan musyawarah pembangunan HAM nasional. 

Ia menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menyelenggarakan forum tersebut secara terstruktur.

“Musyawarah pembangunan HAM nasional ini baru pertama kali dilakukan di dunia, dan Indonesia yang memulainya,” ungkapnya.

Baginya, berbagai program tersebut membutuhkan peran aktif pemerintah daerah agar implementasinya dapat berjalan efektif. 

Gubernur Gusnar akan mengundang Menteri HAM untuk menikmati potensi daerah yakni objek Wisata Hiu Paus sebelum kembali ke Jakarta. (*/Jefri)