Soal ASN Naik Sepeda untuk Hemat BBM, Sekda Gorontalo: Kita Menyesuaikan Kebijakan Pemerintah Pusat

Ringkasan Berita:

• Pemprov Gorontalo menunggu arahan pusat sebelum menerapkan kebijakan ASN naik sepeda sebagai langkah penghematan BBM
• Efisiensi sudah berjalan, antara lain lewat penerapan Work From Anywhere (WFA) dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas
• Gubernur Gusnar Ismail menegaskan WFA bukan hari libur, ASN tetap wajib mengikuti mekanisme pengawasan selama bekerja fleksibel

TRIBUNGORONTALO.COM – Wacana aparatur sipil negara (ASN) menggunakan sepeda untuk berangkat ke kantor sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) mulai ramai diperbincangkan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan bahwa Pemprov masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat sebelum menerapkannya.

“Kita melihat perkembangan terakhir di pusat. Kalau memang ada arahan seperti itu (naik sepeda), saya kira daerah akan menyesuaikan,” ujarnya kepada TribunGorontalo.com, Senin (30/3/2026) sore.

Ia menjelaskan, secara prinsip Pemprov Gorontalo siap mengikuti setiap kebijakan nasional yang bertujuan untuk efisiensi, termasuk dalam penggunaan BBM.

“Kita akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah nasional (pusat),” tambahnya.

Menurut Sofian, langkah efisiensi sebenarnya sudah mulai diterapkan di lingkungan Pemprov Gorontalo, bahkan sebelum wacana penggunaan sepeda mencuat.

Salah satunya melalui penerapan Work From Anywhere (WFA) yang telah berjalan sejak setahun terakhir.

Baca juga: PPPK Terancam PHK Massal, DPR Sodorkan Pemerintah 3 Opsi Strategis

Selain itu, efisiensi juga dilakukan dalam aktivitas lapangan, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas secara berlebihan.

“Ketika turun lapangan, beliau (Gubernur) tidak mau ada iring-iringan kendaraan,” ungkap Sofian.

Penggunaan kendaraan juga diatur lebih hemat dengan menggabungkan beberapa pejabat dalam satu mobil saat kunjungan kerja.

“Misalnya saat turun lapangan ada banyak pimpinan OPD, maka diminta 3–4 pimpinan naik dalam satu mobil,” bebernya.

Sementara itu, terkait skema kerja fleksibel ke depan, Pemprov Gorontalo masih menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penambahan hari WFA atau WFH.

“Apapun hasilnya, mau dua hari, tiga hari, dan seterusnya, nanti kita laksanakan sesuai petunjuk atau kebijakan yang keluar,” jelasnya.

Di sisi lain, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengingatkan agar kebijakan WFA tidak disalahartikan oleh ASN sebagai hari libur.

“WFA jangan dianggap libur. Ulangi lagi, WFA bukan hari libur,” tegasnya saat sebelumnya menjadi pembina apel perdana.

Ia menambahkan, selama pelaksanaan WFA tetap ada mekanisme pengawasan yang harus dipatuhi oleh seluruh ASN. (***)