Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Tegaskan Komitmen Pembangunan Berbasis HAM

Ringkasan Berita:

• Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menegaskan komitmennya mewujudkan  pembangunan berbasis HAM.
• Menteri HAM Natalius Pigai mengungkpa program prioritas pembangunan desa sadar HAM.

TRIBUNGORONTALO.COM - Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menegaskan komitmennya mewujudkan  pembangunan berbasis HAM.

Hal ini dikatakannya di hadapan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai saat di  Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (1/4/2026)

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengatakan komitmennya untuk menyelaraskan seluruh kebijakan daerah agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Gusnar menyebut kehadiran Menteri HAM di Gorontalo membawa pencerahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

Gusnar menilai penting adanya kesamaan pemahaman dalam melihat isu HAM, agar setiap kebijakan yang diambil tidak berujung pada pelanggaran hukum.

“Ke depan, semua regulasi harus berbasis HAM. Itu artinya, tidak boleh ada lagi kebijakan yang berpotensi melanggar hukum maupun hak masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengintegrasikan seluruh kebijakan daerah dengan prinsip HAM. 

Setiap rancangan peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur nantinya wajib melalui proses konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Hukum dan Kementerian HAM.

Menurut Gusnar, langkah ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan regulasi di tingkat daerah. 

“Kalau tidak ada koordinasi, DPRD juga akan kesulitan. Harus jelas dasar dan hasil koordinasinya sebelum ditetapkan,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa isu HAM bukan hanya soal hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang dinamis, bahkan kerap berada di wilayah non-material.

Di era digital saat ini, kata dia, tantangan semakin kompleks karena perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat bisa muncul hanya dari satu informasi yang tersebar cepat.

“Sekarang ini era digital. Satu klik saja bisa membentuk persepsi yang berbeda. Di sinilah pentingnya penyamaan pemahaman tentang HAM,” jelasnya.

Selain itu, Gusnar turut mengangkat sejumlah persoalan yang sering ditemui di lapangan, seperti maraknya kasus pinjaman online yang berujung pada penyalahgunaan data pribadi. 

Ia menilai persoalan tersebut sudah masuk dalam ranah perlindungan hak masyarakat.