Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Tegaskan Komitmen Pembangunan Berbasis HAM

Ringkasan Berita:

• Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menegaskan komitmennya mewujudkan  pembangunan berbasis HAM.
• Menteri HAM Natalius Pigai mengungkpa program prioritas pembangunan desa sadar HAM.

TRIBUNGORONTALO.COM - Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menegaskan komitmennya mewujudkan  pembangunan berbasis HAM.

Hal ini dikatakannya di hadapan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai saat di  Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (1/4/2026)

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengatakan komitmennya untuk menyelaraskan seluruh kebijakan daerah agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Gusnar menyebut kehadiran Menteri HAM di Gorontalo membawa pencerahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

Gusnar menilai penting adanya kesamaan pemahaman dalam melihat isu HAM, agar setiap kebijakan yang diambil tidak berujung pada pelanggaran hukum.

“Ke depan, semua regulasi harus berbasis HAM. Itu artinya, tidak boleh ada lagi kebijakan yang berpotensi melanggar hukum maupun hak masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengintegrasikan seluruh kebijakan daerah dengan prinsip HAM. 

Setiap rancangan peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur nantinya wajib melalui proses konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Hukum dan Kementerian HAM.

Menurut Gusnar, langkah ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan regulasi di tingkat daerah. 

“Kalau tidak ada koordinasi, DPRD juga akan kesulitan. Harus jelas dasar dan hasil koordinasinya sebelum ditetapkan,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa isu HAM bukan hanya soal hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang dinamis, bahkan kerap berada di wilayah non-material.

Di era digital saat ini, kata dia, tantangan semakin kompleks karena perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat bisa muncul hanya dari satu informasi yang tersebar cepat.

“Sekarang ini era digital. Satu klik saja bisa membentuk persepsi yang berbeda. Di sinilah pentingnya penyamaan pemahaman tentang HAM,” jelasnya.

Selain itu, Gusnar turut mengangkat sejumlah persoalan yang sering ditemui di lapangan, seperti maraknya kasus pinjaman online yang berujung pada penyalahgunaan data pribadi. 

Ia menilai persoalan tersebut sudah masuk dalam ranah perlindungan hak masyarakat.

“Kalau pinjaman tidak bisa dibayar, data pribadi disebarkan. Ini jelas menyentuh wilayah HAM dan harus mendapat perhatian,” tegasnya.

Tak hanya itu, isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. 

Berdasarkan data yang ada, kasus KDRT masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang dominan terjadi di Gorontalo.

“Ini tidak bisa dianggap biasa. Harus ada perlindungan hukum yang kuat bagi korban,” tambahnya.

Menteri HAM Natalius Pigai Prioritaskan Pembangunan Desa Sadar HAM

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa kunjungannya ke Gorontalo bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia mengungkapkan, Kementerian HAM saat ini memiliki sejumlah program prioritas yang dapat langsung diimplementasikan di daerah, salah satunya adalah pembangunan desa sadar HAM.

“Kami punya program desa sadar HAM. Ini bisa dibangun di berbagai wilayah sesuai dengan kebutuhan dan karakter daerah,” kata Pigai.

Selain itu, Kementerian HAM juga mendorong pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi HAM hingga ke tingkat kabupaten dan kota. 

Program tersebut mencakup penilaian kepatuhan instansi pemerintah terhadap Rencana Aksi Nasional HAM, yang melibatkan pemerintah pusat hingga daerah.

Pigai juga menyinggung upaya pengembangan bisnis berbasis HAM serta pelaksanaan musyawarah pembangunan HAM nasional. 

Ia menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menyelenggarakan forum tersebut secara terstruktur.

“Musyawarah pembangunan HAM nasional ini baru pertama kali dilakukan di dunia, dan Indonesia yang memulainya,” ungkapnya.

Baginya, berbagai program tersebut membutuhkan peran aktif pemerintah daerah agar implementasinya dapat berjalan efektif. 

Gubernur Gusnar akan mengundang Menteri HAM untuk menikmati potensi daerah yakni objek Wisata Hiu Paus sebelum kembali ke Jakarta. (*/Jefri)