Eks Presiden Brasil Divonis 27 Tahun Penjara atas Upaya Kudeta, Trump Marah Besar

TRIBUNGORONTALO.COM -- Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro dijatuhi hukuman 27 tahun 3 bulan penjara pada Kamis (11/9/2025), hanya beberapa jam setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan merencanakan kudeta untuk tetap berkuasa usai kalah dalam pemilu 2022.

Putusan ini menjadi tamparan keras bagi salah satu tokoh populis sayap kanan paling menonjol di dunia.

Majelis yang terdiri dari lima hakim Mahkamah Agung Brasil sepakat memvonis Bolsonaro bersalah.

Vonis ini menjadikannya mantan presiden pertama dalam sejarah Brasil yang dipenjara karena menyerang demokrasi.

Baca juga: Bos Bagi-Bagi iPhone 17 Pro Max ke Semua Karyawannya, Termasuk Magang

Keputusan tersebut segera menuai kecaman dari pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat.

“Kasus ini ibarat pertemuan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan Brasil,” ujar Hakim Carmen Lucia, sebelum menyatakan suara mendukung vonis bersalah.

Ia menegaskan ada bukti kuat bahwa Bolsonaro bertindak dengan tujuan merusak demokrasi dan institusi negara.

Dari lima hakim, empat mendukung vonis bersalah. Bolsonaro dihukum atas lima tindak pidana: terlibat organisasi kriminal bersenjata, berupaya dengan kekerasan menghapus demokrasi, mengorganisir kudeta, merusak properti pemerintah, serta merusak aset budaya yang dilindungi.

Trump Murka, AS Ancam Balas Brasil

Vonis ini segera memicu reaksi keras dari Presiden AS Donald Trump, sekutu dekat Bolsonaro.

Trump menyebut kasus ini sebagai “perburuan penyihir”, bahkan membalas dengan menaikkan tarif dagang, menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang mengadili, serta mencabut visa sebagian besar hakim Mahkamah Agung Brasil.

“Putusan itu hal yang mengerikan,” kata Trump. “Sangat buruk bagi Brasil.”

Putra Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, yang menyaksikan vonis ayahnya dari AS, mengatakan ia berharap Trump akan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Brasil dan para hakimnya.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menulis di X bahwa pengadilan Brasil telah “salah menjatuhkan putusan” dan menegaskan AS akan merespons.

Pemerintah Brasil membalas dengan menyebut komentar Rubio sebagai ancaman yang “menyerang otoritas Brasil” dan menegaskan demokrasi di negeri itu tidak akan gentar.