Kapan PPPK Paruh Waktu 2025 Dapat Gaji Pertama? Ini Rincian dan Skema Pencairannya

Setelah itu, PPPK paruh waktu mengikuti prosesi pelantikan dan menandatangani perjanjian kerja yang berisi masa kontrak dan tanggung jawab yang harus dijalankan. 

Sebagai informasi, masa kontrak bagi PPPK paruh waktu berlangsung setidaknya 1 tahun sebagaimana diatur dalam peraturan ASN.

Setelah pelantikan, peserta perlu melaporkan diri ke instansi penempatan dan menerima beberapa dokumen penting lainnya seperti Surat Perintah Mengemban Tugas (SPMT) dan Tanggal Mulai Tugas (TMT).

Baca juga: Bea Cukai Buka Rekrutmen Pegawai Pemerintah di Oktober 2025, Simak Persyaratannya dan Cara Daftar

Dengan diterbitkannya SPMT, maka PPPK paruh waktu pun sudah bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan unit kerja dan jabatan yang ditentukan. 

Secara umum, terbitnya SPMT menunjukkan tanggal pertama PPPK mulai bekerja sebagai pegawai di unit kerja bersangkutan.

Dalam hal ini, pelantikan dan penerbitan SPMT/TMT disesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi. Dengan begitu, gaji pertama PPPK Paruh Waktu akan cair menyesuaikan kebijakan instansi. 

Skema Gaji PPPK Paruh Waktu

Jika berbicara perihal gaji khusus untuk PPPK paruh waktu sudah dijelaskan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Isinya menetapkan ketentuan gaji, jam kerja, dan sumber pendanaan.

PPPK paruh waktu memiliki jadwal kerja yang lebih singkat dan fleksibel yaitu 4 jam per hari atau 20 jam per minggu, dengan beban kerja yang relatif lebih ringan.

Berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tersebut, besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 paling sedikit atau minimal setara dengan besaran gaji yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan besaran upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Baca juga: 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2025, Warga Bisa Bebas Denda dan Diskon

Mengutip laman Satu Data Ketenagakerjaan Kemnaker RI, besaran UMP di berbagai provinsi di Indonesia tentu berbeda-beda.

Namun yang pastinya, UMP bukanlah jadi satu-satunya penentu besaran gaji PPPK paruh waktu 2025.

Berikut ini daftar UMP tiap daerah di Indonesia per 2025 yang dapat dijadikan acuan gaji.

1. Aceh 3,685,616.00
2. Sumatera Utara 2,992,559.00
3. Sumatera Barat 2,994,193.47
4. Riau 3,508,776.22
5. Jambi 3,234,535.00
6. Sumatera Selatan 3,681,571.00
7. Bengkulu 2,670,039.39
8. Lampung 2,893,070.00
9. Bangka Belitung 3,876,600.00
10. Kepulauan Riau 3,623,654.00
11. DKI Jakarta 5,396,761.00
12. Jawa Barat 2,191,232.18
13. Jawa Tengah 2,169,349.00
14. DI. Yogyakarta 2,264,080.95
15. Jawa Timur 2,305,985.00
16. Banten 2,905,119.90
17. Bali 2,996,561.00
18. Nusa Tenggara Barat 2,602,931.00
19. Nusa Tenggara Timur 2,328,969.69
20. Kalimantan Barat 2,878,286.00
21. Kalimantan Tengah 3,473,621.04
22. Kalimantan Selatan 3,496,195.00
23. Kalimantan Timur 3,579,313.77
24. Kalimantan Utara 3,580,160.00
25. Sulawesi Utara 3,775,425.00
26. Sulawesi Tengah 2,915,000.00
27. Sulawesi Selatan 3,657,527.37
28. Sulawesi Tenggara 3,073,551.70
29. Gorontalo 3,221,731.00
30. Sulawesi Barat 3,104,430.00
31. Maluku 3,141,700.00
32. Maluku Utara 3,408,000.00
33. Papua Barat 3,615,000.00
34. Papua Barat Daya 3,614,000.00
35. Papua 4,285,850.00
36. Papua Selatan 4,285,850.00
37. Papua Tengah 4,285,848.00
38. Papua Pegunungan 4,285,850.00. (*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com