Terkuak Alasan Menteri Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat hingga Enggan Biayai Proyek Luhut

Sehingga menurutnya, bukan tanggungjawab Kementerian Keuangan untuk membayarnya. 

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari deviden dalam satu tahun. 

Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

Baca juga: Usai Temukan Jejak Leluhur di Gorontalo, 2 Turis Asal Belanda Akan Temui Keturunan yang Masih Hidup

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegasnya.

Penolakan Purbaya terkait pembayaran utang Whoosh dengan memakai APBN pun telah mendapat respon dari pemerintah.

Menurut Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang proyek tersebut tanpa talangan dari APBN.

"Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ungkap Prasetyo Hadi, seusai rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu, membawa beban yang membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun.

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp6,98 triliun.

Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), juga memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang proyek itu yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

2. Family Office Proyek Usulan Luhut