Kades Tolotio Gorontalo Lapor ke Kemenlu Terkait Warganya Jadi Korban TPPO di Kamboja

Meskipun begitu, minat masyarakat untuk bekerja di sana masih tinggi. 

Menurut Sutrisno, salah satu alasannya adalah karena di Kamboja, beberapa jenis pekerjaan yang dilarang di Indonesia justru dilegalkan.

"Di Kamboja dihalalkan beberapa pekerjaan yang ilegal seperti judi atau perjudian," ungkapnya.

Berdasarkan catatan P4MI, sejumlah calon pekerja migran asal Gorontalo pernah dicegah keberangkatannya ke Kamboja. 

"Pencegahannya kita lakukan di beberapa tempat seperti empat di Jakarta dan satu di Kepulauan Riau," kata Sutrisno.

Meski demikian, dari hasil penelusuran dan informasi yang diterimanya, sudah banyak warga Gorontalo yang berada dan bekerja di Kamboja. 

"Aku dapat info, di sana itu sudah banyak orang Gorontalo, tapi kita tidak bisa dapat itu data," ujarnya.

Menurut Sutrisno, kesulitan mendapatkan data disebabkan oleh status keberangkatan mereka yang ilegal. 

Pekerja yang direkrut untuk menjadi scammer biasanya diberikan target tertentu. Jika target tidak tercapai, risiko kekerasan hingga perdagangan orang mengintai mereka.

"Bisa jadi jika tidak memenuhi target, yang bersangkutan akan dijual ke perusahaan lain. 

Bahkan jika mereka tetap tidak bisa mencapai target, bisa saja organ tubuh mereka dijual," jelasnya.

Ternyata, iming-iming gaji besar dan fasilitas lengkap menjadi daya tarik utama para perekrut.

"Dibeliin uang tiket, dikasih uang saku. Dalam proses pemberangkatan diuruskan paspor dan diberi akomodasi di hotel," tambah Sutrisno.

P4MI Gorontalo mengimbau masyarakat untuk melapor jika ada anggota keluarga yang berangkat ke Kamboja atau luar negeri secara ilegal. 

"Lapor ke sini, bikin laporan resmi. Nanti kita akan laporkan ke pusat, dari pusat akan diteruskan ke KBRI Phnom Penh," jelasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat tidak tergiur bekerja di Kamboja.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)