Kades Tolotio Gorontalo Lapor ke Kemenlu Terkait Warganya Jadi Korban TPPO di Kamboja

TRIBUNGORONTALO.COM – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali terjadi di Kamboja.

Seorang pemuda bernama Agus Hilimi (28), warga Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, menjadi korban dan kini disekap di Negara Angkor Wat tersebut.

Kepala Desa Tolotio, Sandra Djafar Biu, langsung mengambil tindakan dengan melaporkan kasus ini ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta.

Langkah ini diambil setelah Sandra mendapatkan konfirmasi bahwa Agus adalah warganya.

"Iya, saya punya warga, saya punya masyarakat," ujarnya saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com, pada Selasa (26/8/2025).

"Kebetulan saya di Jakarta, jadi saya cari informasi langkah apa yang bisa saya ambil," jelas Sandra.

Laporan Kades Tolotio itu pun telah diterima Kemenlu pada Selasa siang (26/8/2025).

Pihak Kemenlu meminta kelengkapan dokumen seperti KTP, paspor, dan kronologi singkat keberangkatan Agus untuk memproses pengaduan.

Kronologi Dugaan Penipuan Berujung Penyekapan

Melalui panggilan video yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Agus menceritakan bagaimana ia terjebak dalam sindikat ini. 

Pada 7 Agustus 2025, ia berangkat dari Gorontalo setelah dibujuk oleh temannya, Eby, yang menawarkan pekerjaan di Thailand dengan gaji fantastis Rp9 juta per bulan.

"Saat itu kami ditawarkan gaji yang cukup besar," ungkap Agus.

Awalnya ia ditemani rekannya, Handi, namun Handi memilih kembali ke Gorontalo karena curiga dengan dokumen palsu yang diminta. 

Agus, yang tidak menaruh curiga, melanjutkan perjalanan seorang diri. Bukannya dibawa ke Thailand, ia justru diselundupkan ke Kamboja.

Setibanya di sana, Agus dipaksa bekerja sebagai penipu daring dan diberi target untuk merekrut korban baru. Jika gagal, ia akan didenda 100 dolar AS (sekitar Rp1,6 juta). 

Agus mengaku tidak bisa mengoperasikan komputer dan menolak menipu orang lain. Ia pun diancam akan disiksa atau dijual ke perusahaan lain.

Sindikat Tuntut Uang Tebusan

Gaji Rp9 juta yang dijanjikan kepada Agus Hilimi ternyata fiktif. Pihak sindikat justru menuntut Agus untuk membayar Rp50 juta jika ingin pulang ke Gorontalo.

Mereka beralasan biaya tersebut adalah kompensasi untuk tiket dan perjalanan yang sudah dikeluarkan.

"Saya hanya ingin mencari rezeki yang halal, supaya bisa bantu keluarga. Tapi ternyata saya ditipu," kata Agus lirih. "Saya sudah tidak tahan. Saya mohon pemerintah Indonesia bisa memulangkan saya."

Baca juga: BREAKING NEWS: Agus Hilimi Warga Gorontalo Disekap di Kamboja, Diminta Tebusan Rp50 Juta

Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga Agus di Gorontalo hanya bisa menahan tangis. Ibunya, Hadija B Tuli, mengaku sudah khawatir sejak awal. 

"Kami hanya bisa pasrah. Tapi ternyata dia hanya dijebak dan disekap di sana," ujarnya sambil terisak.

Keluarga telah melaporkan kasus ini ke Polda Gorontalo dan berharap pemerintah daerah serta pusat segera mengambil tindakan.

Selain Kades, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo juga telah mendatangi keluarga korban untuk melakukan pendampingan. 

Kasus yang menimpa Agus diduga kuat merupakan bagian dari praktik perdagangan manusia yang marak menjerat anak muda Indonesia dengan iming-iming gaji tinggi.

Baca juga: Agus Hilimi Jadi Korban Sindikat Kamboja, Sang Ibu Minta Bantuan Gubernur dan Bupati Gorontalo

Banyak warga Gorontalo bekerja di Kamboja

Banyak warga Gorontalo diketahui telah bekerja di negara Kamboja. Mereka berangkat secara ilegal dan bekerja di sektor yang berisiko tinggi.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Gorontalo, Sutrisno kepada TribunGorontalo.com pada Minggu (10/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa bekerja di Kamboja memiliki risiko besar, apalagi sebagian pekerja di sana direkrut untuk menjadi scammer atau penipu daring.

"Kamboja dan Indonesia tidak ada MOU penempatan tenaga kerja," tegas Sutrisno. 

Ia menambahkan, Kamboja tidak memiliki regulasi atau perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing. 

Meskipun begitu, minat masyarakat untuk bekerja di sana masih tinggi. 

Menurut Sutrisno, salah satu alasannya adalah karena di Kamboja, beberapa jenis pekerjaan yang dilarang di Indonesia justru dilegalkan.

"Di Kamboja dihalalkan beberapa pekerjaan yang ilegal seperti judi atau perjudian," ungkapnya.

Berdasarkan catatan P4MI, sejumlah calon pekerja migran asal Gorontalo pernah dicegah keberangkatannya ke Kamboja. 

"Pencegahannya kita lakukan di beberapa tempat seperti empat di Jakarta dan satu di Kepulauan Riau," kata Sutrisno.

Meski demikian, dari hasil penelusuran dan informasi yang diterimanya, sudah banyak warga Gorontalo yang berada dan bekerja di Kamboja. 

"Aku dapat info, di sana itu sudah banyak orang Gorontalo, tapi kita tidak bisa dapat itu data," ujarnya.

Menurut Sutrisno, kesulitan mendapatkan data disebabkan oleh status keberangkatan mereka yang ilegal. 

Pekerja yang direkrut untuk menjadi scammer biasanya diberikan target tertentu. Jika target tidak tercapai, risiko kekerasan hingga perdagangan orang mengintai mereka.

"Bisa jadi jika tidak memenuhi target, yang bersangkutan akan dijual ke perusahaan lain. 

Bahkan jika mereka tetap tidak bisa mencapai target, bisa saja organ tubuh mereka dijual," jelasnya.

Ternyata, iming-iming gaji besar dan fasilitas lengkap menjadi daya tarik utama para perekrut.

"Dibeliin uang tiket, dikasih uang saku. Dalam proses pemberangkatan diuruskan paspor dan diberi akomodasi di hotel," tambah Sutrisno.

P4MI Gorontalo mengimbau masyarakat untuk melapor jika ada anggota keluarga yang berangkat ke Kamboja atau luar negeri secara ilegal. 

"Lapor ke sini, bikin laporan resmi. Nanti kita akan laporkan ke pusat, dari pusat akan diteruskan ke KBRI Phnom Penh," jelasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat tidak tergiur bekerja di Kamboja.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)