Spionase Meningkat Tiga Kali Lipat, Taiwan Perketat Keamanan dari Ancaman China

TRIBUNGORONTALO.COM – Presiden Taiwan, Lai Ching-te, pada Kamis (13/3/2025), menegaskan bahwa China semakin memperdalam kampanye pengaruh dan infiltrasi terhadap Taiwan.

Lai berjanji akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menangkal upaya Beijing yang berusaha "menyerap" Taiwan.

Selama beberapa tahun terakhir, Taiwan menuduh China meningkatkan latihan militer dan sanksi perdagangan.

China juga disebut meningkatkan kampanye pengaruh untuk memaksa pulau demokratis itu menerima klaim kedaulatan Beijing.

Berbicara kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan pejabat senior keamanan, Lai mengungkapkan bahwa Beijing memanfaatkan sistem demokrasi Taiwan.

China kata dia menyusup ke berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok kriminal.

Bahkan menyusup ke tokoh media, serta mantan dan pejabat militer maupun kepolisian yang masih aktif.

“Mereka (China) melakukan aktivitas yang bertujuan untuk memecah belah, merusak, dan mengacaukan Taiwan dari dalam,” ujar Lai dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari kantor kepresidenan.

Hingga berita ini diturunkan, Kantor Urusan Taiwan di China belum memberikan tanggapan terkait pernyataan tersebut.

Lonjakan Kasus Spionase China

Lai mengungkapkan bahwa berdasarkan data pemerintah, sebanyak 64 orang didakwa atas kasus spionase China pada tahun lalu.

Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2021.

Sebagian besar di antara mereka diketahui adalah pejabat militer, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun.

“Banyak yang khawatir kebebasan, demokrasi, serta kemakmuran yang telah diperjuangkan dengan susah payah akan perlahan hilang akibat kampanye pengaruh dan manipulasi ini,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Lai menegaskan bahwa tindakan China dapat dikategorikan sebagai ancaman dari "kekuatan asing yang bermusuhan".

Hal itu kata dia sudah sesuai dengan Undang-Undang Anti-Infiltrasi Taiwan.

17 Langkah Penanggulangan

Sebagai langkah konkret, pemerintah Taiwan mengajukan 17 langkah hukum dan ekonomi untuk menangkal ancaman ini.

Di antaranya adalah pengetatan aturan terhadap warga negara China yang ingin berkunjung atau menetap di Taiwan, serta usulan untuk mengaktifkan kembali pengadilan militer guna menangani kasus-kasus terkait keamanan nasional.

Selain itu, Lai menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan "penyesuaian yang diperlukan" terkait arus uang, orang, dan teknologi yang melintasi Selat Taiwan, meski ia tidak merinci lebih lanjut langkah-langkah tersebut.

Pemerintah Taiwan juga berencana mengeluarkan peringatan bagi aktor dan penyanyi Taiwan yang tampil di China terkait pernyataan dan tindakan mereka.

Langkah ini sebagai respons atas kampanye Beijing yang kerap menekan selebritas agar menyuarakan dukungan terhadap China.

“Kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan yang lebih aktif,” tegas Lai.

China terus mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau tersebut ke dalam kendali Beijing.

Namun, pemerintah Taiwan secara tegas menolak klaim kedaulatan China dan menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya bisa ditentukan oleh rakyatnya sendiri. (*)