BREAKING NEWS: Pemprov Gorontalo Tetapkan WFH ASN Tiap Rabu, Peluang Bertambah Jadi Dua Hari 

"Kita sudah punya sistem dari sisi ASN, di mana aktivitas kinerja di-input secara digital sebagai bahan penilaian atau SKP. Hal ini menjadi alat ukur utama kami," jelasnya.

Selain itu, Sugondo mengingatkan bahwa ASN wajib mengaktifkan jalur komunikasi digital. 

Jika ditemukan pegawai yang tidak merespons koordinasi atau tidak hadir saat dipanggil pimpinan secara mendadak, maka akan dikenakan sanksi disiplin sesuai undang-undang yang berlaku.

"Sanksinya sama seperti saat berada di kantor, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga penurunan pangkat atau pemberhentian gaji," tegas Sekda.

Meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, Sugondo memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu karena sebagian besar layanan sudah berbasis online. Untuk layanan yang membutuhkan kehadiran fisik seperti pencetakan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), petugas tetap bersiaga di tempat.

Ia juga menepis adanya potensi kecemburuan antar pegawai, terutama bagi sektor yang tetap diwajibkan hadir di kantor seperti Satpol PP.

"Mental ASN adalah mental pelayan. Mereka bertugas sesuai tupoksi masing-masing secara profesional. Contohnya Satpol PP yang tetap turun tengah malam, itu sudah menjadi tanggung jawab profesi mereka, jadi tidak ada unsur cemburu," tambahnya.

Pantauan TribunGorontalo.com di Kantor Bupati Gorontalo terlihat lebih sepi dari biasanya. Mobil operasional terparkir di halaman kantor. 

Meski ada kebijakan WFH, sejumlah pegawai Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo tengah berbincang-bincang di depan kantor.

"Kalau torang (kami) WFH, tidak jalan pemerintahan," celetuk seorang pegawai sembari tersenyum. Demikian halnya BKAD, kantor BKPSDM pun buka seperti hari biasa. (***)

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu/Fajri A Kidjab)