Gorontalo Hari Ini
Ketua Komisi II DPRD Gorontalo Alami Kekerasan Fisik, Mikson Yapanto Polisikan Oknum Penambang
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, diduga mengalami kekerasan fisik dalam video yang beredar di media sosial
Penulis: Fadri Kidjab | Editor: Fadri Kidjab
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Mikson-yapanto-dianiaya-oknum-penambang.jpg)
"Dua orang yang datang, ente tindak lanjuti. Kami yang datang ribu, ente tidak carikan solusi," tutur seorang pria dalam video yang beredar di media sosial.
Mikson lantas dituntut meminta maaf secara langsung kepada rakyat Suwawa.
Anggota DPRD yang terpilih dari Dapil IV ini dipaksa ikut serta, namun Mikson menolak. Sehingga terjadi adu mulut antara Mikson dan beberapa pria.
Atas kejadian yang dialaminya, Mikson Yapanto melapor ke Polda Gorontalo pada Kamis malam.
Hingga saat ini, TribunGorontalo.com masih berupaya memintai keterangan dari pihak kepolisian.
Baca juga: BREAKING NEWS: 8 Pria Gorontalo Setubuhi Gadis 13 Tahun, Korban Dicekoki Miras
Rapat Paripurna Pansus Pertambangan Tertunda
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-61 dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan dan rekomendasi terkait persoalan pertambangan di wilayah Gorontalo akhirnya ditunda, Senin (24/11/2025).
Penundaan terjadi setelah sejumlah anggota dewan menilai rekomendasi yang disusun Pansus masih membutuhkan penyempurnaan.
Interupsi pertama datang dari anggota Pansus Pertambangan, Fikram Salilama, yang meminta agar agenda penyampaian rekomendasi tidak dilanjutkan untuk sementara waktu.
Ia menilai isu pertambangan sangat krusial dan menyangkut kepentingan banyak pihak.
Menurut Fikram, rekomendasi Pansus harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelum menyampaikan pendapatnya, ia menyinggung dinamika yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, di luar muncul persepsi negatif terkait kinerja Pansus.
“Kami masih ingin meminta kepada Pansus untuk menyempurnakan rekomendasi agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” jelas Fikram.
Ia juga menyebut ada kesan bahwa Pansus tidak bekerja maksimal.
“Bahkan ada yang menyoroti personel, bahkan ketua Pansus terlalu disudutkan dalam pemberitaan,” ujarnya.