Eks Presiden Brasil Divonis 27 Tahun Penjara atas Upaya Kudeta, Trump Marah Besar

TRIBUNGORONTALO.COM -- Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro dijatuhi hukuman 27 tahun 3 bulan penjara pada Kamis (11/9/2025), hanya beberapa jam setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan merencanakan kudeta untuk tetap berkuasa usai kalah dalam pemilu 2022.

Putusan ini menjadi tamparan keras bagi salah satu tokoh populis sayap kanan paling menonjol di dunia.

Majelis yang terdiri dari lima hakim Mahkamah Agung Brasil sepakat memvonis Bolsonaro bersalah.

Vonis ini menjadikannya mantan presiden pertama dalam sejarah Brasil yang dipenjara karena menyerang demokrasi.

Baca juga: Bos Bagi-Bagi iPhone 17 Pro Max ke Semua Karyawannya, Termasuk Magang

Keputusan tersebut segera menuai kecaman dari pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat.

“Kasus ini ibarat pertemuan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan Brasil,” ujar Hakim Carmen Lucia, sebelum menyatakan suara mendukung vonis bersalah.

Ia menegaskan ada bukti kuat bahwa Bolsonaro bertindak dengan tujuan merusak demokrasi dan institusi negara.

Dari lima hakim, empat mendukung vonis bersalah. Bolsonaro dihukum atas lima tindak pidana: terlibat organisasi kriminal bersenjata, berupaya dengan kekerasan menghapus demokrasi, mengorganisir kudeta, merusak properti pemerintah, serta merusak aset budaya yang dilindungi.

Trump Murka, AS Ancam Balas Brasil

Vonis ini segera memicu reaksi keras dari Presiden AS Donald Trump, sekutu dekat Bolsonaro.

Trump menyebut kasus ini sebagai “perburuan penyihir”, bahkan membalas dengan menaikkan tarif dagang, menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang mengadili, serta mencabut visa sebagian besar hakim Mahkamah Agung Brasil.

“Putusan itu hal yang mengerikan,” kata Trump. “Sangat buruk bagi Brasil.”

Putra Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, yang menyaksikan vonis ayahnya dari AS, mengatakan ia berharap Trump akan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Brasil dan para hakimnya.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menulis di X bahwa pengadilan Brasil telah “salah menjatuhkan putusan” dan menegaskan AS akan merespons.

Pemerintah Brasil membalas dengan menyebut komentar Rubio sebagai ancaman yang “menyerang otoritas Brasil” dan menegaskan demokrasi di negeri itu tidak akan gentar.

Presiden Brasil saat ini, Luiz Inacio Lula da Silva, juga menegaskan dirinya tidak takut akan ancaman sanksi baru dari AS.

Jalan Politik yang Berliku

Vonis Bolsonaro menjadi titik terendah dalam karier politiknya. Dari awalnya hanya anggota dewan kota Rio de Janeiro pada 1980-an setelah karier singkat sebagai prajurit terjun payung, ia kemudian menghabiskan hampir tiga dekade di Kongres.

Namanya dikenal karena membela kebijakan era kediktatoran militer.

Meski sempat dianggap tokoh pinggiran, Bolsonaro kemudian memanfaatkan sentimen antikorupsi dan isu nilai keluarga untuk meraih dukungan luas.

Ia menang pemilu 2018 di tengah amarah rakyat pada skandal korupsi besar-besaran.

Namun, masa kepresidenannya penuh kontroversi: skeptis terhadap vaksin Covid-19, membuka ruang bagi penambangan ilegal di Amazon, serta membiarkan deforestasi melonjak.

Saat menghadapi pemilu 2022, ia makin sering mengeluarkan pernyataan bernada mesianis, seakan menolak kemungkinan kalah.

Pukulan untuk Militer Brasil

Vonis ini bukan hanya menyasar Bolsonaro. Mahkamah Agung juga menghukum tujuh sekutunya, termasuk lima perwira militer.

Sejarah mencatat, ini adalah pertama kalinya sejak Brasil menjadi republik hampir 140 tahun lalu, para perwira militer dihukum karena mencoba menggulingkan demokrasi.

“Persidangan ini menjadi alarm keras bagi angkatan bersenjata,” kata sejarawan militer Carlos Fico.

“Mereka kini sadar ada perubahan: dulu tak pernah ada hukuman, sekarang ada.”

Meski satu hakim, Luiz Fux, memilih membebaskan Bolsonaro, langkah itu diperkirakan hanya akan membuka jalan banding panjang yang bisa menyeret kasus ini hingga mendekati pemilu presiden 2026.

Bolsonaro sendiri berulang kali menyatakan tetap ingin maju, meski kini sudah dilarang dari jabatan publik hingga 2030.

Penasihat hukumnya menyebut hukuman ini “terlalu berlebihan” dan akan mengajukan banding.

Bagi pendukung Lula, vonis ini justru dianggap sebagai kemenangan besar bagi demokrasi.

Ketua Partai Pekerja, Gleisi Hoffmann, menegaskan: “Putusan ini memastikan tidak ada lagi yang berani menyerang hukum dan kehendak rakyat sebagaimana tercermin di kotak suara.”

(*)