KPK Ungkap Dugaan Jual Beli Kuota Haji Tambahan, SK Bermasalah Diteken Eks Menag Yaqut

“Terkait dengan siapa yang bermain dan lain-lain, ini yang sedang kita gali. Tapi yang jelas itu dari yang pimpinannya tidak langsung bertemu dengan agen, jadi melalui beberapa orang sebagai perantaranya. Beberapa juga sudah kita minta keterangan, seperti di situ ada staf khusus dan lain-lain yang melibatkan orang-orang seperti itu,” tandasnya.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari unsur travel haji maupun jajaran Kementerian Agama. Salah satunya adalah Khalid Zeed Abdullah Basalamah, pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), yang diperiksa selama sekitar 7,5 jam pada Selasa (9/9).

Khalid mengaku awalnya terdaftar sebagai jemaah haji program furoda, namun kemudian ditawari kuota haji khusus oleh pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru, Ibnu Mas’ud. Ia menyebut dirinya dan 122 jemaah lainnya sebagai korban dari praktik tersebut.

“Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di-travel-nya dia di Muhibbah,” kata Khalid kepada awak media di Kantor KPK.

“Posisi kami ini korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud. Kami tadinya semua furoda. Ditawarkan lah untuk pindah menggunakan visa ini,” sambungnya.

Khalid enggan mengungkap besaran biaya yang dibayarkan untuk pelaksanaan ibadah haji melalui kuota khusus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya.

CNNIndonesia.com  belum memperoleh tanggapan dari Ibnu Mas’ud terkait pengakuan Khalid. Ibnu sebelumnya telah diperiksa KPK pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita dua unit rumah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang dibeli secara tunai oleh seorang ASN Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama. Sumber dana pembelian rumah tersebut diduga berasal dari praktik jual beli kuota haji.

Selain itu, KPK juga menyita uang tunai sebesar USD 1,6 juta, empat unit kendaraan roda empat, serta lima bidang tanah dan bangunan. Penyidik masih mendalami asal-usul aset tersebut dan keterkaitannya dengan perkara.

Berdasarkan perhitungan awal, KPK menduga kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Temuan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai bagian dari penyidikan, KPK telah mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas, staf khusus Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, sejak 11 Agustus 2025.

Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, serta ruang Ditjen PHU Kementerian Agama. Sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, dan properti telah disita.