QNA Tribun Podcast Bersama Kadis PUPR Kota Gorontalo Meydi Novie Silangen

A: Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan dipusatkan di kawasan Bele Limbui. MPP direncanakan mulai direnovasi tahun ini dengan target peresmian pada Desember mendatang, sehingga seluruh layanan OPD dapat diakses masyarakat dalam satu lokasi.

Q: Bagaimana rencana pembangunan kantor wali kota baru?

A: Pemerintah merencanakan pembangunan kantor wali kota baru di kawasan Kota Utara. Tahun ini difokuskan pada studi kelayakan, pembebasan lahan, serta penyusunan desain melalui sayembara nasional. Gedung direncanakan mengusung konsep green building yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Q: Bagaimana koordinasi pembangunan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat?

A: Perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada RPJMN serta program nasional. Setiap kewenangan pembangunan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, sehingga koordinasi lintas pemerintahan menjadi hal yang wajib dilakukan.

Q: Apa kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo?

A: Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, pembebasan lahan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang sudah dibangun. Selain itu, pembangunan drainase juga terkendala oleh bangunan masyarakat yang menutup jalur saluran air.

Q: Bagaimana strategi pengawasan proyek pembangunan agar sesuai spesifikasi?

A: Pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari pengawasan internal pemerintah, pihak ketiga, hingga lembaga audit seperti BPK dan BPKP. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mengawasi proyek pembangunan.

Q: Berapa anggaran infrastruktur yang dikelola PUPR Kota Gorontalo tahun ini?

A: Anggaran yang dikelola PUPR Kota Gorontalo tahun ini sekitar Rp57 miliar, termasuk belanja rutin, pembangunan jalan, penanganan banjir, serta pembangunan fasilitas publik strategis seperti MPP dan kantor wali kota.

(*)