Guru Madrasah Sambangi Gubernur Gorontalo, Keluhkan Tunjangan Profesi Tahun 2025 Belum Terbayar

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 54 guru madrasah di Gorontalo mendatangi kediaman Gubernur Gusnar Ismail untuk menagih Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2025 yang belum dibayarkan, dengan nilai sekitar Rp10 juta per orang
• Gubernur menyambut positif aspirasi guru dan meminta data dilengkapi, sementara Sekda menegaskan pembayaran seharusnya menjadi tanggung jawab Kemenag, bukan Pemda
• Meski belum ada keputusan final, pertemuan memberi harapan baru agar hak sertifikasi yang tertunda segera direalisasikan

TRIBUNGORONTALO.COM – Sejumlah guru madrasah di Gorontalo mendatangi kediaman Gubernur Gusnar Ismail, Senin (30/3/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang belum dibayarkan. 

Mereka kompak mengenakan pakaian putih dan mendapat pengawalan aparat kepolisian saat bertemu langsung dengan gubernur di teras rumah dinas.

Ketua Forum Komunikasi Guru Pemda yang diperbantukan di Kementerian Agama (Kemenag), Suharni Tarakal, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan menagih hak sertifikasi tahun 2025 yang belum cair.

“Kami menuntut pembayaran sertifikasi ke-13 dan ke-14 tahun 2025 yang belum terbayarkan,” ungkap Suharni, guru Madrasah Aliyah Cokroaminoto Telaga Jaya.

Menurutnya, setiap guru terdampak belum menerima sekitar Rp10 juta, setara dua kali gaji pokok. Total ada 54 guru di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang belum menerima hak tersebut.

Suharni menjelaskan persoalan ini muncul akibat perubahan regulasi pada 2025. Guru madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta, di tiga wilayah – Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Provinsi Gorontalo – belum menerima pembayaran, sementara daerah lain sudah merealisasikan.

Ia menegaskan bahwa sebelumnya masalah seperti ini tidak pernah terjadi karena regulasi lebih jelas.

“Kami tergolong guru dua dunia, diangkat pemerintah provinsi lalu dipekerjakan di Kemenag,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Gusnar Ismail merespons positif aspirasi para guru. Ia meminta agar forum guru melengkapi data dan mencontoh mekanisme daerah lain yang sudah membayar sertifikasi, untuk kemudian diserahkan kepada Sekda Provinsi Gorontalo.

“Beliau sambutannya baik, dan memberikan jalan keluar, dan itu yang kami inginkan,” ujar Suharni.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan bahwa pembayaran sertifikasi selama ini dialokasikan untuk guru yang berkinerja di lingkungan pemerintah daerah.

“Ibu-ibu dan bapak-bapak yang bekerja di Kemenag, itu tidak punya kinerja di Pemda karena sudah ditugaskan di sana. Seharusnya yang bayar itu Kemenag,” jelas Sofian.

Meski belum ada keputusan final, pertemuan tersebut memberi harapan baru bagi para guru. Mereka berharap tindak lanjut dari pemerintah provinsi dapat segera merealisasikan hak sertifikasi yang tertunda.

Baca juga: PPPK Terancam PHK Massal, DPR Sodorkan Pemerintah 3 Opsi Strategis

Rincian Besaran TPG Madrasah 2025

Merujuk pada informasi resmi dari Kemenag, guru madrasah dengan status PNS berhak menerima TPG senilai satu kali gaji pokok, yang disesuaikan dengan pangkat serta golongan masing-masing.