Pemkot Gorontalo Belum Kantongi Restu Kemenkeu untuk Pindah RKUD dari BSG ke BTN

TRIBUNGORONTALO.COM — Pemerintah Kota Gorontalo masih menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan RI terkait rencana pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo ke Bank Tabungan Negara (BTN).

Hingga kini, persetujuan resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) belum diterbitkan.

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, menyebut bahwa seluruh prosedur administrasi di tingkat daerah sudah rampung.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Hari ini masih dalam kajian Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, karena mereka yang memutuskan persetujuannya. Kita masih menunggu,” ujar Nuryanto, Senin (8/9/2025).

Ia menjelaskan bahwa waktu persetujuan sangat menentukan kelancaran transisi.

Jika restu dari DJPK keluar sebelum 20 September, maka mulai 1 Oktober 2025, seluruh transaksi keuangan daerah, termasuk gaji ASN dan belanja daerah, sudah bisa dijalankan melalui BTN.

Namun jika persetujuan datang setelah tanggal tersebut, maka perpindahan RKUD akan tertunda.

“Kalau di bawah tanggal 20 sudah ada persetujuan, insya Allah tanggal 1 Oktober sudah siap. Tapi kalau lewat, maka mungkin akan tertunda lagi,” jelasnya.

Meski belum mendapat restu pusat, Pemkot Gorontalo telah menyiapkan seluruh infrastruktur teknis.

Rekening bendahara umum daerah, rekening ASN, penerimaan pajak dan retribusi, serta belanja daerah sudah dibuka di BTN.

Bahkan BTN juga siap men-take over sejumlah pinjaman pegawai yang sebelumnya tercatat di Bank SulutGo.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Pemkot Gorontalo untuk memperluas kerja sama dengan perbankan nasional.

Dengan BTN sebagai mitra baru, diharapkan layanan perbankan bagi ASN dan masyarakat bisa lebih variatif dan efisien.

“Intinya kita ingin agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Semua mekanisme sudah kita siapkan, tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat,” pungkas Nuryanto.

Menkeu Sri Mulyani kena Reshuffle

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi diganti dari jabatannya dalam reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025).

Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pergantian Sri Mulyani bukan karena dicopot atau mengundurkan diri. 

Ia menyebut keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet.

“Ya bukan mundur, bukan dicopot. Presiden memiliki hak prerogatif dan atas hasil evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta.

Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang kini resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan. 

Sementara itu, Prasetyo meminta publik menghormati keputusan Presiden Prabowo serta tidak memperdebatkan istilah pencopotan.

Dilansir dari Tribun-Timur.com, lebih jauh Sri Mulyani membeberkan penjelasan detail.

“Pertimbangannya banyak. Itu kan ini presiden,” ujarnya.

Ia meminta publik menghormati keputusan Presiden Prabowo. 

Ia pun meminta awak media tidak mempersoalkan mengenai diksi mundurnya Sri Mulyani.

“Pertanyaan kenapa bukan mundur atau enggak? Bismillah gitu loh apa yang menjadi keputusan bapak presiden, kita doakan bersama-sama. Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” ucapnya.

Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa reshuffle kabinet kali ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan Presiden. 

“Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua kan bagian dari evaluasinya menyeluruh,” ucapnya.

(*)