Iran Murka, Tuduh AS Sengaja Provokasi Kerusuhan Dalam Negeri

TRIBUNGORONTALO.COM — Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras pernyataan terbaru para pejabat Amerika Serikat yang dinilai mencerminkan permusuhan berkelanjutan terhadap bangsa Iran dan secara sengaja ditujukan untuk memprovokasi ketidakstabilan di dalam negeri.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Rabu, Kemlu Iran menegaskan bahwa sikap Washington sama sekali bukan didorong oleh kepedulian terhadap rakyat Iran, melainkan sejalan dengan kebijakan “tekanan maksimum, ancaman, dan campur tangan” terhadap urusan domestik Republik Islam Iran.

Pemerintah AS dituding berupaya menghasut kekerasan, terorisme, serta merusak stabilitas nasional.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa konstitusi Iran mengakui hak atas aksi protes damai, dan pemerintah, menurut Kemlu, terus berupaya merespons tuntutan publik yang sah dalam koridor hukum.

Baca juga: Setelah Maduro Ditangkap, Trump Sebut AS Bisa Lama Mengatur Venezuela

Iran juga mengakui adanya kesulitan ekonomi, namun menilai sebagian besar persoalan tersebut merupakan dampak langsung dari perang ekonomi dan finansial total AS melalui sanksi sepihak yang disebut ilegal dan tidak adil.

Kementerian Luar Negeri Iran menyebut tekanan Washington tidak hanya berbentuk sanksi ekonomi, tetapi juga meluas ke perang psikologis, kampanye media, penyebaran informasi palsu, ancaman intervensi militer, hingga hasutan kekerasan dan terorisme.

Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan Piagam PBB, norma hukum internasional yang mengikat, serta prinsip dasar hak asasi manusia global.

Iran juga mengingatkan panjangnya sejarah campur tangan AS, mulai dari kudeta tahun 1953 terhadap pemerintahan Iran yang terpilih secara demokratis, dukungan Washington terhadap rezim Ba’ath Irak dalam perang delapan tahun melawan Iran, hingga keterlibatan bersama Israel dalam konflik terbaru serta penerapan sanksi sepihak.

Menurut Teheran, rangkaian tindakan itu menegaskan tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional untuk menegakkan hukum internasional, khususnya prinsip kedaulatan nasional dan non-intervensi.

Kemlu Iran menyerukan komunitas internasional untuk mengakui sifat ilegal dan tidak manusiawi dari langkah koersif sepihak AS, yang dinilai secara langsung menghantam kehidupan dan mata pencaharian rakyat Iran serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa Republik Islam Iran akan menghadapi campur tangan asing melalui kewaspadaan, penguatan persatuan nasional, dan berpegang pada nilai-nilai Islam, serta tidak akan membiarkan kebijakan AS merusak kedaulatan, kemerdekaan, dan martabat nasional.

Kecaman itu sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, yang menegaskan bahwa urusan dalam negeri Iran sepenuhnya menjadi hak rakyat Iran.

Araqchi juga mengkritik pendekatan AS yang dinilai menghambat diplomasi, seraya menegaskan kesiapan Teheran untuk berdialog selama didasarkan pada saling menghormati dan kepentingan bersama.

Pernyataan Iran muncul setelah Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pejabat Washington mengisyaratkan kemungkinan aksi militer baru jika Iran dianggap menindak tegas protes ekonomi yang dipicu melemahnya nilai mata uang rial. (*)