Lapas Perempuan Gorontalo Fokus Bina Kemandirian Narapidana, Siapkan Remisi HUT ke-80 RI

Salah satunya adalah status kependudukan yang tidak jelas, seperti pernikahan siri, yang menyebabkan warga binaan tidak memiliki dokumen penting seperti BPJS.

"Kalau mereka sakit dan tidak punya BPJS, kami kesulitan merujuk ke fasilitas kesehatan karena pengobatan jadi harus dibiayai sendiri," ungkap Elang.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi masalah.

Beberapa warga binaan bahkan belum bisa membaca bacaan salat.

Untuk itu, lapas membuka program kejar paket A, B, dan C bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

“Kami ingin memastikan hak pendidikan mereka tetap terpenuhi,” tegasnya.

Dengan berbagai pendekatan pembinaan, Lapas Perempuan Gorontalo berkomitmen membentuk narapidana yang tak hanya sadar hukum, tapi juga siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang produktif dan mandiri.

 
(*)