WhatsApp dan Telegram Bakal Dilenyapkan di Negara Ini, Warga Dialihkan ke Aplikasi Lain

TRIBUNGORONTALO.COM -- Dua aplikasi medsos bakal dilenyapkan di negara ini.

Aplikasi tersebut yakni WhatsApp dan Telegram.

Kedua aplikasi ini bakal diblokir dan digantikan dengan aplikasi lain.

Aplikasi pun serupa seperti dua aplikasi sebelumnya yakni bisa mengirimkan pesan ke sesama pengguna.

Dilansir dari Kompas.com, Pemerintah Rusia diketahui berencana memblokir aplikasi perpesanan instan WhatsApp (WA) dan Telegram. 

Rusia pun menyiapkan penggantinya bernama "Vlad's App". 

Baca juga: Pendaftaran Bintara TNI AL 2025 Resmi Dibuka 1 Juni–30 Juli, Ini Syarat Lengkapnya

Menurut laporan Reuters, parlemen Rusia telah menyepakati peluncuran "Vlad's App" yang kabarnya saat ini masih berada dalam tahap pengembangan. 

Pemerintah Rusia juga tengah mengurus persetujuan dari majelis tinggi parlemen. 

Laporan juga mengungkap bahwa rencana pemerintah Rusia untuk menyingkirkan WhatsApp dan Telegram merupakan bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap platform digital asing. 

Menurut Kepala komite kebijakan informasi Duma, Sergei Boyarski, "Vlad's App" dirancang sebagai aplikasi perpesanan instan yang "aman dan multifungsi". 

Boyarski menyebut bahwa kehadiran aplikasi ini akan melengkapi infrastruktur keamanan digital Rusia dari platform perpesanan instan asing yang dinilai "tidak aman", termasuk WA dan Telegram. 

Fungsi seperti WhatsApp, tersambung layanan Rusia 

Baca juga: BSU Rp 600 Ribu Belum Masuk? Mungkin Ini Sebabnya Menurut BPJS Ketenagakerjaan

Wakil kepala komite kebijakan informasi parlemen Rusia, Anton Gorelkin, mengatakan bahwa "Vlad's App" pada dasarnya akan memiliki fitur dan fungsi yang hampir sama seperti aplikasi WhatsApp dan Telegram, yakni bisa mengirim pesan dan melakukan panggilan telepon. 

Namun bedanya menurut Gorelkin, aplikasi "Vlad's App" akan terintegrasi langsung dengan layanan digital milik pemerintah Rusia.  

"Keunggulan kompetitif utama platform ini adalah integrasi mendalam dengan layanan pemerintah," tulis Gorelkin sebagaimana dikutip KompasTekno dari Reuters, Jumat (13/6/2025).