Dosen IAIN Gorontalo Demo
Dosen IAIN Gorontalo Beber Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan Masjid, Rektor Buka Suara
Polemik mengenai pembangunan masjid di Kampus II IAIN Sultan Amai Gorontalo, Limboto, terus menjadi sorotan.
Penulis: Arianto Panambang | Editor: Fadri Kidjab
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Rektor-IAIN-Sultan-Amai-Gorontalo-Zulkarnain-Suleman.jpg)
Jika tetap sesuai rencana, pihaknya akan mencari donatur untuk merealisasikan proyek tersebut.
"Untuk Kampus II, memang di zaman saya ini kita menuju UIN. Master plan kampus sedang ditinjau kembali. Jika tetap di lokasi yang direncanakan, kami akan carikan donatur dari masyarakat untuk membangun masjid," tutupnya.
Diberitakan TribunGorontalo.com sebelumnya, puluhan dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, menuntut tunjangan mereka segera dibayarkan.
Dosen tergabung dalam Asosiasi Dosen Pemerhati dan Penyelamat Kampus ini ramai-ramai mendatangi gedung rektorat IAIN pada Rabu (19/2/2025).
Para dosen ini mengaku belum menerima tunjangan selama empat bulan.
"Tunjangan kami sudah empat bulan belum dibayarkan, ini sangat berdampak pada kesejahteraan kami sebagai tenaga pengajar," ujar Arfan Nusi, peserta aksi.
Baca juga: Polisi Ungkap Detik-detik Meninggalnya Residivis Curanmor di Kota Gorontalo, Sempat Kejang-kejang
Dalam selebaran yang beredar di lingkungan kampus, para dosen menyoroti sejumlah isu seperti dugaan penyalahgunaan dana pembangunan masjid di kampus II IAIN.
Tak hanya itu pengangkatan pejabat yang tidak memenuhi syarat, serta dana Kartu Indonesia Kuliah (KKS) yang sudah cair namun gagal disalurkan.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan janji umrah bagi program studi unggulan yang hingga kini belum terealisasi.
Para dosen juga menyoroti kebijakan perjalanan dinas tanpa batas, dugaan pungli di Program Pascasarjana, serta penurunan jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya.
Mereka juga mengkritisi keterlambatan sertifikasi dosen dan tunjangan kinerja yang sering kali tersendat.
"Kami ingin transparansi dan kejelasan. Jangan sampai kampus kami semakin terpuruk akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada dosen dan mahasiswa," tambah Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Dian Adi Perdana. (*)