Dosen IAIN Gorontalo Beber Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan Masjid, Rektor Buka Suara

TRIBUNGORONTALO.COM – Polemik mengenai pembangunan masjid di Kampus II IAIN Sultan Amai Gorontalo, Limboto, terus menjadi sorotan.

Sejumlah dosen yang tergabung dalam Asosiasi Pemerhati dan Penyelamat Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo menduga adanya penyalahgunaan dana pembangunan masjid.

Setiap tahun dana sumbangan dari mahasiswa dikumpulkan tapi pembangunan masjid di kampus II IAIN tak kunjung terelisasi.

Ketua Pemerhati dan Penyelamat Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, Lahaba mengatakan bahwa keberadaan masjid merupakan kebutuhan utama bagi civitas akademika IAIN.

"Ya, persoalan masjid yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu perlu diperhatikan, karena masjid adalah tempat ibadah. Seharusnya, sebagai kampus IAIN, masjid dibangun dengan megah," ungkapnya saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Rabu (19/2/2025).

"Tapi faktanya, setiap bulan, setiap wisuda, ada anggaran dan sumbangan dari mahasiswa, namun hingga kini tidak ada pembangunan masjid di Kampus II Limboto," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. 
Para dosen disebut memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan perlunya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampus.

Lahaba berharap media dapat membantu mengawal isu ini agar tata kelola kampus dapat berjalan dengan baik.

Baca juga: Harta Kekayaan 6 Kepala Daerah Terpilih di Provinsi Gorontalo yang Dilantik Besok 20 Februari

Rektor buka suara

Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Zulkarnain Suleman, mengaku tidak mengetahui adanya dana khusus untuk pembangunan masjid.

Ia juga merasa heran dengan pihak-pihak yang berbicara soal dana masjid, mengingat tidak ada anggaran dari institusi untuk proyek tersebut.

"Terus terang, saya juga miris. Kami mau buat surat keputusan tentang pemotongan Baznas untuk masjid, tapi diprotes. Kami mau bikin hasil rapat kurban untuk ibadah, juga diprotes," jelasnya.

"Sekarang ada yang bicara dana masjid, dari mana dananya? Kita tidak pernah potong dari badan masjid atau dari mana pun," tuturnya.

Saat ditanya mengenai dugaan adanya dana sumbangan mahasiswa dan alumni yang disebut telah terkumpul hingga ratusan juta rupiah, Zulkarnain mengaku tidak tahu menahu.

"Kalau itu ada, mohon maaf, saya akan tindak. Karena itu sudah masuk dalam kategori pemungutan yang tidak sesuai prosedur. Tapi sejauh ini saya tidak tahu ada pemungutan itu," bebernya.

Lebih lanjut, Zulkarnain menjelaskan bahwa pembangunan masjid Kampus II memang sedang dalam tahap evaluasi terkait master plan kampus.

Jika tetap sesuai rencana, pihaknya akan mencari donatur untuk merealisasikan proyek tersebut.

"Untuk Kampus II, memang di zaman saya ini kita menuju UIN. Master plan kampus sedang ditinjau kembali. Jika tetap di lokasi yang direncanakan, kami akan carikan donatur dari masyarakat untuk membangun masjid," tutupnya.

Diberitakan TribunGorontalo.com sebelumnya, puluhan dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, menuntut tunjangan mereka segera dibayarkan.

Dosen tergabung dalam Asosiasi Dosen Pemerhati dan Penyelamat Kampus ini ramai-ramai mendatangi gedung rektorat IAIN pada Rabu (19/2/2025).

Para dosen ini mengaku belum menerima tunjangan selama empat bulan.

"Tunjangan kami sudah empat bulan belum dibayarkan, ini sangat berdampak pada kesejahteraan kami sebagai tenaga pengajar," ujar Arfan Nusi, peserta aksi.

Baca juga: Polisi Ungkap Detik-detik Meninggalnya Residivis Curanmor di Kota Gorontalo, Sempat Kejang-kejang

Dalam selebaran yang beredar di lingkungan kampus, para dosen menyoroti sejumlah isu seperti dugaan penyalahgunaan dana pembangunan masjid di kampus II IAIN.

Tak hanya itu pengangkatan pejabat yang tidak memenuhi syarat, serta dana Kartu Indonesia Kuliah (KKS) yang sudah cair namun gagal disalurkan.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan janji umrah bagi program studi unggulan yang hingga kini belum terealisasi.

Para dosen juga menyoroti kebijakan perjalanan dinas tanpa batas, dugaan pungli di Program Pascasarjana, serta penurunan jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya.

Mereka juga mengkritisi keterlambatan sertifikasi dosen dan tunjangan kinerja yang sering kali tersendat.

"Kami ingin transparansi dan kejelasan. Jangan sampai kampus kami semakin terpuruk akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada dosen dan mahasiswa," tambah Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Dian Adi Perdana. (*)