Meski Kecewa, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gorontalo tetap Menghormati Putusan MK

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Gorontalo, Espin Tulie mengaku kecewa dengan hasil putusan Sengketa Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski begitu, Espin tetap menghormati hasil final semua putusan, yang sebelumnya diadukan oleh pasangan paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 

"Sesungguhnya sebagai kader partai saya kecewa atas keputusan tersebut, namun sebagai partai yang berjuang untuk kemakmuran bangsa, saya menghormati keputusan yang telah dibacakan," kata Espin. 

ebih lanjut, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ini menaruh harapan besar kepada presiden yang telah terpilih. 

Espin meminta untuk tidak lagi melihat kebelakang, melihat siapa salah dan siapa yang benar, pada pelaksanan pemilihan presiden (pilpres). 

Baca juga: Presiden Jokowi Pilih Ikut Rapat Kerja Kesehatan daripada Hadiri Penetapan Prabowo Gibran

"Harapannya, lanjutkan saja program yang sudah berjalan, yang baik dilanjutkan, dan meninggalkan program yang tidak tepat manfaat," ujarnya. 

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-5 di dunia, olehnya kata Espin, perlu adanya percepatan pembangunan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, dan kedaulatan rakyat. 

"Kurangi hutang, berantas korupsi, jaga kelestarian alam, agar cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa terwujud," tandasnya. 

Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Gorontalo yang terus mendukung PDIP. 

"Kebenaran pasti menang," tutupnya. 

Sebelumnya gugatan hasil perhitungan Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon presiden (paslon) 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), resmi ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Amar putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tersebut dibacakan langsung oleh  Ketua MK Suhartoyo (MK), di gedung MK, Jakarta.

Menurut MK dalil AMIN tidak beralasan menurut hukum, terutama soal dugaan adanya campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pencalonan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

"Dalam eksepsi, menolak eksepsi pemohon. Dalam pokok permohonan, Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Suhartoyo membacakan amar putusan, di ruang sidang pleno MK, pada Senin (22/4/2024).

Terdapat 3 hakim konstitusi yang dissenting opinion atau berbeda pendapat, di antaranya Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat.

Baca juga: Universitas Gorontalo Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2024, Ada 5 Jenis Beasiswa

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menilai, dalil kubu Anies-Muhaimin soal dugaan adanya campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pencalonan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran, tidak beralasan menurut hukum.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Mahkamah terkait dalil kubu Anies-Muhaimin yang menyatakan KPU selaku pihak termohon diduga tidak netral dalam tahap verifikasi dan penetapan pencalonan Prabowo-Gibran.

"Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, sehingga dijadikam dasar oleh pemohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum," kata hakim konstitusi.

Mahkamah menegaskan, putusan 90 tentang syarat usia capres-cawapres 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah tidak serta merta batal meski adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) 2/MKMK/L/11/2023.

Adapun putusan MKMK tersebut menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat etik terkait proses memutus perkara 90/PUU-XXI/2023.

Selain itu, Mahkamah menilai tindakan KPU selaku Termohon dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX/2023 merupakan upaya Termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Menurut Mahkamah, perubahan syarat pasangan calon yang diterapkan termohon dalam keputusan KPU Nomor 1378 tahun 2023 dan PKPU 23 tahun 2023 dinilai telah sesuai dengan apa yang diperintahkan Putusan MK 90/2023. 

"Tidak terbukti adanya dugaan keterpihakan termohon terhadap pihak terkait dalam proses penetapan pasangan calon presiden tahun 2024," ucap hakim konstitusi.

Selain itu, Mahkamah juga menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak melanggar hukum terkait dugaan politisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Dalam pertimbangan hukum untuk putusan PHPU yang diajukan pemohon I Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu, Mahkamah berpendapat, tidak menemukan bukti mengenai adanya penyaluran bansos yang menguntungkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumingraka.

Hal tersebut merupakan pertimbangan Mahkamah berdasarkan pernyataan empat menteri yang sempat dipanggil MK untuk memberikan keterangan, beberapa waktu lalu. Di antaranya Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.

"Setidaknya dari keterangan lisan empat menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari Presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2," kata hakim konstitusi.

Atas alasan tersebut, Mahkamah tidak menilai tindakan Presiden Jokowi soal penyaluran bansos sebagai pelanggaran hukum.

Mahkamah mengaku, tidak menemukan hubungan sebab-akibat antara penyaluran bansos oleh pemerintah dengan dampaknya terhadap paslon Prabowo-Gibran.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tindakan Presiden belum dapat dikategorikan sebagai lelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih," jelas hakim konstitusi. (*)