Dari Zina hingga Korupsi, Pasal-Pasal KUHP Baru Digugat ke MK

Ringkasan Berita:

• Pemberlakuan KUHP nasional langsung diiringi enam permohonan uji materi yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sejak akhir Desember 2025. 
• Gugatan menyasar pasal-pasal strategis, mulai dari kebebasan beragama, penghinaan pemerintah, perzinaan, pidana mati, hingga korupsi. 
• Rangkaian permohonan ini menandai awal pengujian publik terhadap dampak konstitusional KUHP baru terhadap hak dan kebebasan warga negara.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Mulai efektif diberlakukan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 langsung menghadapi gelombang gugatan konstitusional.

Sejumlah warga negara mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK), menyoroti pasal-pasal yang dinilai sensitif dan berpotensi mengekang hak-hak dasar warga.

Penelusuran pada laman resmi MK menunjukkan, sejak 29 Desember 2025 setidaknya enam permohonan telah diregistrasi.

Para pemohon datang dari beragam latar belakang dan menggugat ketentuan yang mengatur isu-isu krusial, mulai dari kebebasan beragama, ekspresi politik, relasi personal, hingga pidana mati dan korupsi.

Baca juga: Viral Video Hiburan Karyawan Pani Gold di Tengah Banjir, Aktivis Kritik, Perusahaan Buka Suara

Salah satu permohonan awal tercatat dengan nomor perkara 274/PUU-XXIII/2025. Gugatan ini diajukan oleh Rahmat Najmu bersama Nissa Sharfina Nayla, Wahyu Eka Jayanti, dan rekan-rekannya. 

Mereka mempersoalkan Pasal 302 ayat (1) KUHP, yang mengatur pidana bagi pihak yang menghasut seseorang agar meninggalkan agama atau kepercayaannya.

Dalam permohonan tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menurut mereka, norma itu membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, berekspresi, serta kebebasan berkeyakinan yang dijamin konstitusi.

Gugatan berikutnya teregistrasi dengan nomor 275/PUU-XXIII/2025. Permohonan ini diajukan oleh Afifah Nabila Fitri bersama Dimas Fathan Yuda Armansyah, Farhan Dwi Saputra, dan lainnya, yang menyoal Pasal 218 KUHP tentang penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden.

Para pemohon menilai keberadaan pasal tersebut berpotensi menimbulkan fear effect di masyarakat.

Mereka khawatir warga menjadi enggan menyampaikan kritik, pendapat, atau ekspresi politik di ruang publik karena bayang-bayang ancaman pidana.

Aspek moralitas dalam KUHP baru juga tidak luput dari sorotan.

Melalui perkara 280/PUU-XXIII/2025, Susi Lestari, Vendy Setiawan, Kristin Karlina, dan sejumlah pemohon lainnya mengajukan uji materi terhadap pasal perzinaan.

Mereka mempermasalahkan mekanisme pengaduan yang memungkinkan orang tua atau anak melaporkan hubungan seksual konsensual antarorang dewasa.