Pengakuan Ahok Ditawari Jokowi Jadi Calon Kepala Otorita IKN hingga Siap Jadi Menteri Keuangan

Alasannya, karena aset PT Pertamina yang banyak di sana dan bisa digunakan pemerintah.

“Jadi, usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin (IKN) di Kaltim. Soal Kaltim ini saya juga ada ngomong juga, ngomong begini, kenapa kalau mau ngotot di Kaltim, ya gampang pak,” kata dia.

“Gampang. Ibu kota ini, misal di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare, puluhan ribu lahannya berantakan semua. Itu saja,” sambungnya.

Sebagai informasi, pembangunan IKN tersebut berada di Kalimantan Timur.

Pemerintah menetapkan IKN baru ini berlokasi di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dikutip dari akun Instagram Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), lokasi tersebut sekaligus menjadi titik nol IKN Nusantara.

Secara geografis, IKN terletak di 117°0’ BT dan 0°38’ LS di bagian utara, 117°11’ BT dan 1°15’ LS di bagian selatan, 116°31’ BT dan 0°59’ LS di bagian barat, dan 117°18’ BT dan 1°6’ LS di bagian timur.

Adapun, titik nol tersebut juga menjadi referensi lokasi pembangunan berbagai infrastruktur IKN, mulai dari kompleks Istana Negara, kantor-kantor pemerintahan, dan tahapan pembangunan selanjutnya.

Untuk diketahui, wilayah IKN meliputi daratan seluas kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas 68.189 hektare.

Dari wilayah tersebut, kawasan pusat IKN adalah seluas 56.180 hektare dengan kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektare.

Meski Ahok telah banyak memberikan usulan kepada Presiden Jokowi, tetapi usulannya tersebut ternyata tidak ada yang direalisasikan.

Ahok pun tidak mengerti, apa alasan Presiden Jokowi tak melakukan sarannya itu.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini jangan salah paham lagi ya. Nanti dibilang Ahok engga sepakat IKN."

"Saya setuju IKN, cuma sekarang kok mandek, apa yang bikin mandek, bebasin lahan bisa dua juta, satu juta setengah ya jelas saja mandeklah,” tuturnya, Kamis.

Padahal, Ahok mengklaim, apabila sarannya dilakukan, maka akan sangat mudah untuk mendapatkan hak atas penggunaan lahan.