Prabowo Ingatkan Menteri Dilarang Gelar Open House Mewah Saat Idul Fitri 2026

Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para menterinya agar tidak menggelar open house Lebaran 2026 secara berlebihan dan memberi contoh sederhana kepada masyarakat, terutama yang terdampak bencana. 
• Istana kemudian mengirim surat edaran kepada seluruh kementerian/lembaga agar acara gelar griya dan halal bihalal 
• Selain itu, Presiden juga menekankan pelayanan publik selama arus mudik harus optimal, termasuk ketersediaan transportasi, BBM

TRIBUNGORONTALO.COM — Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan para menterinya agar tidak menggelar open house secara berlebihan pada momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Hal ini disampaikan dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

“Kita juga harus memberi contoh open house atau apa jangan terlalu mewah-mewahan,” ujar Prabowo.

Ia menyoroti kondisi pascabencana yang masih banyak menimpa masyarakat di berbagai daerah.

Karena itu kata dia, para pejabat diharapkan memberi contoh sederhana dalam merayakan Lebaran.

Baca juga: Pura-pura Jadi Wartawan, Pria di Mojokerto Diciduk Saat Terima Rp 3 Juta dari Pengacara

Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa arahan ini bukan berarti pejabat dilarang menggelar open house sepenuhnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga roda perekonomian tetap berjalan.

“Tapi, kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara. Kalau tidak ekonomi kita juga enggak jalan,” imbuhnya.

Selain instruksi soal open house, Presiden juga meminta para menteri memaksimalkan pelayanan publik menjelang Idul Fitri.

Ia menyoroti antrean di rest area, bandara, stasiun, dan pelabuhan yang harus tetap terkendali selama arus mudik Lebaran 2026.

“Saya minta kualitas pelayanan di rest area, pelabuhan, bandara dan di semua stasiun ditingkatkan. Usahakan tidak ada antrean yang tidak terkendali,” tegas Prabowo.

Secara khusus, Presiden menugaskan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk memastikan kebijakan diskon harga angkutan umum seperti tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol dapat terlaksana secara optimal, serta pelayanan di setiap lokasi tetap baik.

Kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden meminta agar sarana milik TNI-Polri dapat dimanfaatkan demi kelancaran arus mudik, termasuk kapal-kapal milik Angkatan Laut dan Angkatan Darat.

“Dikoordinasikan dengan Menhub dan saya kira Polri juga punya aset-aset dan sarana-sarana untuk membantu,” tambah Prabowo.