Perang Rusia Ukraina

Update Perang Rusia Vs Ukraina Hari Ke-365: Uni Eropa Tidak Satu Suara soal Beri Putin Sanksi Lagi

Tayang: Kamis, 23 Februari 2023 13:27 WITA

Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ananda Putri Octaviani

Update Perang Rusia Vs Ukraina Hari Ke-365: Uni Eropa Tidak Satu Suara soal Beri Putin Sanksi Lagi

Twitter media afiliasi Pemerintah Rusia/RT_com

Presiden Rusia Vladimir Putin saat menyampaikan pidato kenegaraan di Ibu Kota Rusia, Moskow, pada 21 Februari 2023. Update perang Rusia vs Ukraina hari ke-365 pada Kamis, 23 Februari 2023: Uni Eropa atau UE gagal sepakati paket sanksi baru terhadap pemerintahan Putin.

Baca Selanjutnya:

Menkeu AS Hina Rupee India, Tarik Ulur Hubungan Dagang dengan Trump

TRIBUNGORONTALO.COM - Uni Eropa telah gagal menyepakati serangkaian sanksi baru terhadap Rusia yang dimaksudkan untuk memperingati satu tahun perang di Ukraina.

Dilansir TribunGorontalo.com dari Reuters pada Kamis (23/2/2023) atau hari ke-365 perang Rusia vs Ukraina, negara-negara Uni Eropa tidak mencapai kesepakatan tentang sanksi baru terhadap Moskow.

Untuk diketahui, pada Rabu (22/2/2023), UE membahas sanksi untuk Rusia sebagai tanggapan atas invasi di Ukraina.

UE merencanakan lebih banyak pembicaraan untuk menyiapkan paket sanksi dalam rangka peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina pada Jumat (24/2/2023), kata para diplomat di Brussel, Belgia.

Sebagaimana diketahui, invasi di Ukraina dimulai Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2022 lalu.

Adapun paket sanksi yang diusulkan UE termasuk pembatasan perdagangan senilai lebih dari 10 miliar euro, menurut kepala eksekutif blok tersebut.

Paket sanksi juga mencakup larangan impor karet Rusia dari UE, serta akan melarang lebih banyak ekspor peralatan teknologi dan suku cadang UE ke Rusia yang mungkin digunakan di medan perang.

Eksekutif yang berbasis di Brussel itu juga menginginkan 27 negara anggota UE melacak aset Rusia dengan lebih baik di tanah mereka karena blok tersebut mencari cara untuk menggunakannya dalam membantu membangun kembali Ukraina setelah perang.

Namun, beberapa negara menolak momok menghadapi denda karena gagal melapor, menurut sumber tersebut.

"Ada beberapa masalah yang belum terselesaikan, termasuk tentang karet dan kewajiban pelaporan," kata salah satu sumber, yang semuanya berbicara tanpa menyebut nama karena kerahasiaan negosiasi antara negara-negara UE.

Lebih banyak pembicaraan di antara perwakilan anggota UE di Brussel dijadwalkan pada Kamis sore, kata sumber tersebut.

"Kami tetap yakin bahwa kesepakatan akan segera tercapai besok," kata diplomat UE lainnya, seraya menambahkan kesepakatan itu akan diselesaikan secara resmi pada hari Jumat.

Secara keseluruhan, sanksi terhadap Rusia akan menjadi yang terberat yang pernah diberlakukan oleh blok tersebut.

Paket hukuman ke-10 yang menjulang sejak invasi Rusia dirancang untuk mempersulit pembiayaan perang, termasuk dengan memotong lebih banyak bank termasuk Alfa-Bank swasta dan bank online Tinkoff dari SWIFT.

Mereka juga akan memasukkan orang-orang yang terkait dengan Pengawal Revolusi Iran ke dalam daftar hitam atas produksi drone (pesawat tanpa awak) yang digunakan untuk melawan Ukraina.

Di sisi lain, Ukraina telah meminta UE untuk melangkah lebih jauh.

Tetapi penentangan dari negara-negara termasuk Hungaria, Bulgaria, Prancis, dan Belgia, menunjukkan bahwa UE saat ini tidak akan membatasi kerja sama dengan industri nuklir Rusia atau berhenti mengimpor berlian.

"Kita perlu memperkuat kebijakan sanksi, karena perang masih berlangsung," kata Menteri Ekonomi Ukraina Yulia Svyrydenko kepada wartawan sebelum menghadiri pembicaraan tertutup di Brussel, pada hari Rabu.

"Ini sangat penting bagi kami. Jadi itulah mengapa kami berharap akan melihat sanksi ini di paket kesepuluh, jika tidak, mungkin di paket berikutnya." imbuhnya.

Dikecam PBB

Sementara itu, dilansir TribunGorontalo.com dari Al Jazeera, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengecam invasi Rusia ke Ukraina.

Guterres menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Selain itu, Guterres juga menyerukan ancaman Rusia tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir.

“Kami telah mendengar ancaman implisit untuk menggunakan senjata nuklir." kata Guterres kepada Majelis Umum PBB pada pertemuan untuk menandai peringatan 1 tahun perang di Ukraina.

"Apa yang disebut penggunaan taktis senjata nuklir sama sekali tidak dapat diterima. Ini adalah waktu yang tepat untuk mundur dari jurang,” sambungnya.

(TribunGorontalo.com/Nina Yuniar)