Kanwil Kemenkum Gorontalo Pastikan Akses Hukum Merata, 729 Desa dan Kelurahan Punya Pos Bantuan

Ia menjelaskan, setelah terbentuknya kabinet baru, Kementerian Hukum dan HAM kini dipecah menjadi beberapa kementerian.

“Sekarang ada Menteri Koordinator Hukum HAM IMIPAS, lalu di bawahnya ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Raymond.

Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan di kantor yang sama.

“Kantornya tetap di situ, pelayanan Kementerian Hukum tetap di tempat yang sama,” ujarnya.

Raymond memastikan masyarakat tidak perlu bingung dengan adanya perubahan struktur tersebut.

Untuk urusan HAM, wilayah Gorontalo kini berada di bawah koordinasi kantor wilayah yang berkedudukan di Sulawesi Tengah.

“Wilayah HAM dipusatkan di Sulawesi Tengah dan membawahi Sulawesi Utara serta Gorontalo,” katanya.

Namun, aktivitas pegawai HAM tetap berlangsung di Gorontalo.

“Pegawainya masih ada dan masih berkantor bersama di gedung yang sama,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku untuk kantor wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Sementara ini masih sama-sama satu gedung,” ucapnya.

TONTON TRIBUN PODCAST KEMENKUM GORONTALO DI BAWAH INI:

Sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah, Kanwil Kemenkum Gorontalo memiliki sejumlah bidang layanan utama.

Bidang layanan tersebut mencakup administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum, hingga perancangan peraturan daerah.

Pada bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), salah satu layanan yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah legalisasi dokumen melalui sistem apostil.

“Sekarang legalisasi dokumen bisa lewat aplikasi apostil, tidak perlu ke banyak instansi,” beber Raymond.