Pemerintah Ultimatum Perusahaan Besar: Abaikan UMP Gorontalo 2026, Izin Usaha Bisa Dicabut

Ringkasan Berita:

• Pemprov Gorontalo mewajibkan seluruh perusahaan menengah dan besar membayar upah sesuai UMP 2026 sebesar Rp 3.405.144
• Usaha Kecil dan Mikro (UKM) tidak diwajibkan mengikuti UMP
• Pemprov memastikan penghasilan PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintahan telah melebihi UMP

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan menengah dan besar yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo tahun 2026. 

Jika terbukti melanggar, sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha hingga pidana siap diberlakukan.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas ESDM dan Nakertrans Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengupahan Provinsi.

Menurut Wardoyo, UMP Gorontalo 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 3.405.144 dan wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan menengah dan besar yang beroperasi di wilayah provinsi.

“Penetapan UMP bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh dunia usaha,” ujar Wardoyo.

Ia menekankan bahwa perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMP akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang serius.

“Sanksi tegasnya sampai dengan pidana, pencabutan izin,” tegasnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan UMP dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan di lingkungan Dinas Nakertrans Provinsi Gorontalo.

Wardoyo mengimbau para pekerja yang merasa tidak menerima upah sesuai ketentuan untuk segera melapor ke pengawas ketenagakerjaan.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan menindak perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengupahan.

Pemerintah pusat, lanjut Wardoyo, juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan UMP di daerah.

Arahan Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran UMP.

UMP Gorontalo 2026 akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026 di seluruh kabupaten/kota yang belum memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM), yang memiliki mekanisme pengupahan tersendiri.