Wahyudin Moridu Eks Anggota DPRD Gorontalo Rupanya Masih Sempat Terima Gaji usai Dipecat

Karena itu, pihaknya terus mendorong percepatan terbitnya SK Kemendagri agar status Wahyudin jelas secara hukum dan administratif.  

 “Alhamdulillah SK sudah selesai, sudah ditandatangani, tinggal menunggu pengantarnya,” ungkapnya.  

Sejak usulan pemberhentian Agustus lalu hingga akhir November, Fikram menilai proses ini masih tergolong normal.  

“Kalau menurut saya ini normal. Makanya kita desak, kita datangi. Seluruh Indonesia yang dilayani (kabupaten/kota),” tutupnya.  

Baca juga: Satu Kursi DPRD Provinsi Gorontalo Kosong, Proses PAW Wahyudin Moridu Menunggu SK Mendagri

Wahyudin Moridu Resmi Diberhentikan

Wahyudin Moridu resmi diberhentikan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.

Mantan politisi PDIP itu terbukti melanggar sumpah janji dan kode etik yang berlaku di dewan.

Hal ini disampaikan oleh Umar Karim, anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, dalam Rapat Paripurna pada Senin (22/9/2025).

"Anggota DPRD Wahyudin Moridu, SH terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sumpah janji dan kode etik," kata Umar Karim membacakan putusan hasil penyelidikan BK DPRD Provinsi Gorontalo, Senin.

Terhitung mulai 22 September 2025, Wahyudin Moridu bukan lagi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Wahyudin Moridu diketahui tidak menghadiri secara langsung Sidang Kode Etik hari ini.

Menurut Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, ketidakhadiran Wahyudin tidak menghalangi jalannya sidang. 

Proses pembacaan berita acara dan pengesahan alat bukti tetap dilakukan sesuai mekanisme.

"Kebetulan yang bersangkutan, Saudara Wahyu Moridu, tidak bisa hadir. Namun, sidang tetap kami jalankan. Setelah pembacaan berita acara dan pengesahan alat bukti, kami menetapkan sanksi," ujar Fikram kepada TribunGorontalo.com, Senin.

Sidang Paripurna baru saja berakhir sore ini, di mana BK telah membacakan putusan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Wahyudin Moridu.

Wahyudin akhirnya secara sah dinyatakan terbukti melanggar sumpah janji dan kode etik dengan sanksi pemberhentian permanen.

Keputusan sanksi ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menjaga marwah lembaga. 

"Apapun status anggota, ketika melanggar kode etik, maka konsekuensinya harus dijalani," tegas Fikram.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)