Muhtar Nuna Ungkap Program Prioritas Dukcapil Kabupaten Gorontalo

Program ini penting agar generasi muda bisa segera mengakses layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, hingga dunia kerja. Sejak awal 2025, tim Dukcapil telah mendatangi 18 sekolah dengan jumlah pelajar lebih dari 1.200 orang.

Program berikutnya adalah layanan door to door yang menyasar penyandang disabilitas dan warga lanjut usia. 

Program ini dilatarbelakangi kondisi fisik sebagian masyarakat yang sulit datang ke kantor pelayanan.

Dengan pola ini, Dukcapil berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan. 

Tercatat hingga pertengahan 2025, layanan tersebut sudah menjangkau 10 kecamatan dengan sekitar 350 warga yang dilayani langsung di rumah.

Selain itu, Dukcapil Kabupaten Gorontalo juga sedang mengembangkan layanan Dukcapil Go Digital. 

Layanan ini dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat yang serba cepat dan praktis. 

Melalui aplikasi daring, masyarakat bisa mengakses dokumen kependudukan mulai dari Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, hingga surat pindah tanpa harus datang ke kantor. 

Hingga kini, sudah ada lebih dari 5.000 pemohon yang memanfaatkan layanan digital tersebut.

“Kami berupaya mendekatkan layanan agar masyarakat tidak kesulitan. Prinsipnya, Dukcapil harus hadir di tengah masyarakat,” ujar Muhtar.

Tantangan dan Imbauan

Meski program-program tersebut digencarkan, Muhtar mengakui tantangan terbesar masih terletak pada kesadaran masyarakat. 

Banyak warga baru sadar pentingnya dokumen kependudukan ketika dalam kondisi darurat.

 “Kadang sudah masuk rumah sakit, baru panik karena BPJS tidak bisa diaktifkan. Ada juga NIK yang nonaktif karena belum melakukan perekaman KTP-el. Mereka datang marah-marah, padahal antrean panjang. Ini jadi polemik karena di satu sisi kami dituntut cepat, tapi di sisi lain SOP tidak boleh diabaikan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat lebih proaktif mengurus dokumen kependudukan.

Ia menegaskan, dokumen kependudukan adalah fondasi untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara.

“Jangan tunggu darurat baru mengurus. Kalau semua tertib, maka pelayanan publik yang lain pun bisa lebih mudah diakses,” pungkas Muhtar. (*/Jefri)