Bundaran Saronde Mendadak Jadi Merah Maron Gara-gara Mahasiswa UNG Turun ke Jalan

2. Menolak segala bentuk kenaikan tunjangan dan fasilitas Anggota DPR yang tidak berlandaskan transparansi dan empati publik terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang membebani rakyat.

3. Mendesak DPRD Provinsi untuk menekan dan memberikan sikap terhadap DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan dan pengesahan regulasi yang tidak memiliki urgensi publik yang jelas, seperti RUU Polri dan RKUHAP serta meninjau kembali UU TNI yang dinilai membuka kembalinya militerisme di ruang sipil.

4. Menuntut DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjalankan fungsi pengawasan secara transparan, khususnya terhadap persoalan lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam serta aktivitas ilegal di kawasan wilayah konservasi perairan.

5. Mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk membuka hasil tindak lanjut dari pansus pertambangan kepada publik, serta mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti perusahaan perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan mengancam ruang hidup masyarakat.

6. Menuntut pembukaan ruang partisipasi publik dalam setiap proses legislasi baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mendorong reformasi internal agar lebih terbuka, akuntabilitas dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

7. Menuntut DPRD Gorontalo untuk secara resmi menyampaikan aspirasi rakyat Gorontalo kepada DPR RI agar menghentikan segala bentuk hak istimewa (privilege) dan tunjangan berlebihan bagi anggota dewan, khususnya tunjangan perumahan, serta mengutamakan legislasi yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat.

8. Menuntut DPRD Gorontalo untuk secara resmi menyampaikan aspirasi rakyat Gorontalo kepada DPR RI agar menghentikan segala bentuk hak istimewa (privilege) dan tunjangan berlebihan bagi anggota dewan, khususnya tunjangan perumahan, serta mengutamakan legislasi yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat.

9. Menuntut kepada DPRD Gorontalo untuk memaparkan progresifitas kinerja pansus pada sidang rakyat yang diselenggarakan di Universitas Negeri Gorontalo pada waktu yang akan ditentukan selanjutnya.

10. Menuntut DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dengan pelaporan kepada masyarakat khususnya terhadap persoalan lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam serta aktivitas ilegal di kawasan wilayah konservasi perairan.

(*)