Demo Mahasiswa UNG
Teriakan “Pembunuh!” Pecah di Rujab Gubernur Gorontalo dalam Aksi Demo Mahasiswa UNG
Suasana demonstrasi mahasiswa di Kota Gorontalo kian memanas. Setelah memblokade ruas Jalan Patung Saronde
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Wawan Akuba
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Suasana demonstrasi mahasiswa di Kota Gorontalo kian memanas.
Setelah memblokade ruas Jalan Patung Saronde pada Jumat (29/8/2025) siang, ratusan massa aksi kini berhasil menduduki Rumah Dinas (Rudis) Gubernur Gorontalo di Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan.
Sekitar pukul 16.45 Wita, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Kabinet Merah Putih Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mulai memadati halaman Rudis Gubernur.
Mereka sempat bersitegang dengan aparat di depan pintu gerbang, sebelum akhirnya memaksa masuk.
Meski aparat kepolisian berupaya melakukan penjagaan ketat, massa aksi dengan kompak melontarkan teriakan keras.
“Pembunuh!” begitu teriakan serentak mahasiswa saat melihat ratusan polisi memasuki halaman Rudis.
Di tengah situasi menegang itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili bersama Sukril Gobel yang mewakili Pemerintah Provinsi Gorontalo memilih duduk berhadapan langsung dengan mahasiswa.
Kehadiran dua pejabat tersebut menjadi perhatian, karena mereka berada tepat di depan barisan aksi yang terus menyuarakan tuntutan.
Sebelumnya, sekitar pukul 14.23 Wita, massa aksi telah memblokade ruas jalan utama di sekitar Patung Saronde.
Dari atas mobil pick up putih, orasi bergema lantang.
“Hidup mahasiswa!” teriak para demonstran yang membawa bendera fakultas serta berbagai spanduk, salah satunya bertuliskan “Indonesia krisis keadilan.”
Massa aksi menegaskan sikap mereka dengan sederet tuntutan, mulai dari menolak privilese berlebihan anggota DPR, menekan DPR RI agar mengembalikan marwah legislasi yang demokratis, hingga mendesak transparansi pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam di Gorontalo.
“Menuntut DPRD Provinsi Gorontalo untuk menekan DPR RI mengembalikan marwah fungsi legislasi yang demokratis, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” demikian salah satu poin tegas dari pernyataan sikap mahasiswa.
Selain isu legislasi, mahasiswa juga menyoroti hasil Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD.
Mereka menuntut agar hasil kerja pansus dipublikasikan secara terbuka dan segera ditindaklanjuti terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan.
Aksi yang awalnya terpusat di Patung Saronde kini terfokus di Rudis Gubernur.
Dengan massa yang semakin besar, teriakan tuntutan mahasiswa masih menggema hingga sore hari, sementara aparat kepolisian tetap berjaga ketat dan pimpinan DPRD duduk di hadapan mereka, menjadi saksi langsung tekanan politik yang disuarakan mahasiswa.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.