Thomas Mopili Siap Mundur dari Ketua DPRD Provinsi Gorontalo karena Alasan Ini

TRIBUNGORONTALO.COM – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan komitmennya di hadapan massa aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Aksi yang berlangsung sejak Jumat (29/8/2025) semakin memanas ketika ratusan mahasiswa berhasil menduduki Rumah Dinas (Rudis) Gubernur Gorontalo.

Situasi tegang terjadi di depan pintu masuk Rudis. Massa aksi yang memenuhi halaman menolak bernegosiasi dan menuntut agar tuntutan mereka disampaikan langsung kepada Gubernur Gorontalo, Ketua DPRD, dan Kapolda Gorontalo.

Dari ketiga nama tersebut, hanya Thomas Mopili yang hadir di lokasi. Koordinator lapangan (korlap) aksi bersuara lantang meminta agar Gubernur dan Kapolda segera hadir.

"Kami meminta keduanya harus ada hari ini," tegasnya.

Thomas Mopili Siap Mundur dari Jabatan

Informasi yang beredar menyebutkan Gubernur Gorontalo sedang berada di luar daerah. Situasi ini mendorong massa untuk menuntut komitmen tertulis yang menjamin kehadiran ketiga tokoh pada pertemuan lanjutan, Senin mendatang.

Di tengah desakan massa, Thomas Mopili membuat pernyataan mengejutkan. Ia menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya jika Gubernur dan Kapolda tidak hadir pada Senin, 1 September 2025.

"Kalau sampai gubernur dan Kapolda tidak hadir, maka Ketua DPRD mundur dari Ketua DPRD," tegas Thomas di hadapan ratusan mahasiswa.

Pernyataan tersebut langsung disambut sorak-sorai mahasiswa dan menjadi penanda berakhirnya aksi hari itu.

Tuntutan Lengkap Massa Aksi

Sebelumnya, ratusan mahasiswa UNG yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Kabinet Merah Putih telah memblokade jalan di kawasan Patung Saronde sejak pukul 14.23 WITA. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan di jalur utama.

Berikut adalah sejumlah tuntutan yang disuarakan mahasiswa:

• Menuntut DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendesak DPR RI mengembalikan fungsi legislasi yang demokratis, partisipatif, dan berpihak pada rakyat, serta menghentikan praktik legislasi tertutup.
• Menolak segala bentuk kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang tidak transparan dan tidak berempati pada publik.
• Mendesak DPRD Provinsi untuk menekan DPR RI agar menghentikan pembahasan regulasi yang tidak memiliki urgensi publik, seperti RUU Polri, RKUHAP, dan UU TNI.
• Menuntut transparansi pengawasan DPRD terhadap masalah lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam, dan aktivitas ilegal di kawasan konservasi perairan.
• Mendesak DPRD Provinsi untuk mempublikasikan hasil Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan dan menindaklanjuti perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.
• Menuntut pembukaan ruang partisipasi publik dalam setiap proses legislasi.
• Mendesak DPRD Gorontalo menyampaikan aspirasi rakyat Gorontalo kepada DPR RI untuk menghentikan segala bentuk hak istimewa dan tunjangan berlebihan bagi anggota dewan.
• Menuntut DPRD Gorontalo untuk memaparkan progres kinerja Pansus dalam sidang rakyat di UNG pada waktu yang akan ditentukan.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)