Daftar Alokasi Anggaran THR ASN 2026 Se-Gorontalo, Kabgor Paling Tinggi

Ringkasan Berita:

• Pemkab Gorontalo menyiapkan anggaran THR ASN sebesar Rp27 miliar (dari total paket Rp54 miliar bersama Gaji ke-14), menjadikannya alokasi tertinggi dibandingkan wilayah lain di Gorontalo yang sudah melapor.
• Kota Gorontalo menyusul dengan Rp25,2 miliar (mencakup PNS, PPPK, dan anggota DPRD), disusul Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Boalemo
• Meski dana sudah tersedia di kas daerah masing-masing, proses pencairan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dan petunjuk teknis

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo mulai mematangkan kesiapan anggaran untuk penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun TribunGorontalo.com, Kabupaten Gorontalo mencatatkan alokasi dana terbesar dibandingkan wilayah lainnya untuk menjamin kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Idulfitri.

Kesiapan anggaran ini menjadi angin segar bagi ribuan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota.

Langkah cepat para pemangku kebijakan dalam mengalokasikan dana di kas daerah bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung daya beli masyarakat.

Meski anggaran telah siap, pemerintah daerah kini tinggal mengetuk palu teknis pencairan sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

Berikut adalah rincian alokasi anggaran THR 2026 di berbagai wilayah Gorontalo:

1. Kabupaten Gorontalo (Rp27 Miliar)

Pemkab Gorontalo memastikan kesiapan dana THR dan Gaji ke-14 bagi seluruh ASN di lingkungannya.

Kepala BKAD, Hariyanto Manan, menyatakan langkah ini merupakan instruksi langsung Bupati Sofyan Puhi.

"Sesuai dengan instruksi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami diminta untuk segera menyiapkan dana THR lebih awal," ujar Hariyanto kepada wartawan seusai rapat TAPD di Kantor Bupati Gorontalo, Senin (2/3/2026).

Total anggaran yang disediakan mencapai Rp54 miliar untuk dua komponen tunjangan tahunan.

Khusus untuk kebutuhan THR, dialokasikan dana sebesar Rp27 miliar dari pos APBD. Dana tersebut saat ini sudah tersedia di kas daerah dan siap untuk dicairkan.

Pemerintah daerah kini hanya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum. Pencairan diprediksi akan dilakukan paling cepat sepuluh hari (H-10) sebelum hari raya.

Besaran nominal THR setiap pegawai akan mengacu pada nilai gaji yang diterima pada bulan Februari.

Komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tunjangan melekat lainnya.