Guru Honorer Ajukan Uji Materiil APBN 2026, Soroti Penggunaan Dana Pendidikan untuk Program MBG

Salah satu contohnya adalah pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional yang disebut cukup besar.

Ia menilai pengurangan anggaran perpustakaan berpotensi memengaruhi akses mahasiswa terhadap bahan bacaan dan sumber literasi.

Dalam perkara ini, Sa’ed tidak bertindak sendiri. Permohonan uji materiil juga diajukan oleh Ketua Pengurus TB Nusantara Miftahol Arifin, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Pengurus TB Nusantara Umran Usman, serta tiga peserta didik yakni Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, dan Rikza Anung Andita.

Para pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 22 ayat (3) beserta Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN 2026.

Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai bahwa anggaran pendidikan dapat digunakan untuk membiayai program MBG.

Para pemohon menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi seharusnya difokuskan pada operasional penyelenggaraan pendidikan.

Mereka menilai penggunaan dana pendidikan untuk program di luar fungsi pendidikan, termasuk MBG, tidak sesuai dengan mandat tersebut.

Selain itu, para pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang dianggap membuka peluang penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG.

(*)