Resmi Tahanan KPK, Bupati Pati Sudewo Bantah Jual-Beli Jabatan Desa: Saya Dikorbankan!

KPK secara resmi menyatakan bahwa Sudewo juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Penetapan status tersangka ganda ini dilakukan agar proses hukum dapat berjalan lebih efisien. KPK ingin membawa seluruh berkas perkara Sudewo ke persidangan dalam satu rangkaian waktu guna menghindari tumpang tindih proses peradilan.

Sudewo sempat mencoba mengelak saat dikonfirmasi mengenai statusnya di kasus DJKA. “Saya tidak ditetapkan tersangka (dalam kasus DJKA),” ucapnya singkat sambil terus berjalan menuju mobil. Namun, pernyataan tersebut langsung dianulir oleh pihak internal KPK.

Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, memberikan penegasan di depan media. Ia menyatakan bahwa perkara DJKA untuk tersangka Sudewo memang sudah naik ke tahap penyidikan secara resmi pada pekan ini.

“Jadi kita proses sekaligus, agar penuntutan lebih efisien. Biar yang bersangkutan tidak diadili dua kali untuk perkara yang berbeda dalam waktu yang berjauhan,” ujar Asep Guntur Rahayu dengan nada tenang namun pasti.

Baca juga: KPK Bongkar Dugaan Jual Jabatan Desa, Bupati Pati Sudewo Ditangkap

Keterlibatan Sudewo dalam pusaran kasus DJKA sebenarnya bukan hal baru bagi publik. Namanya telah berulang kali disebut-sebut dalam persidangan Tipikor di Semarang pada akhir tahun 2023 terkait aliran dana ilegal.

Dalam fakta persidangan sebelumnya, Sudewo diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar terkait pengaturan proyek rel kereta api. Ia juga sempat diperiksa intensif pada September 2025 mengenai keterlibatannya dalam mengatur pemenang lelang dan penerimaan fee proyek.

Kasus DJKA yang menjeratnya mencakup beberapa proyek strategis nasional, termasuk pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso dan proyek kereta api di Sulawesi Selatan. Sudewo diduga menggunakan pengaruh politiknya saat masih duduk di DPR RI sebelum menjabat Bupati.

Kini, nasib Sudewo berakhir di balik jeruji besi. KPK memutuskan untuk menahan bupati tersebut bersama tiga kepala desa lainnya selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut di Rutan Cabang KPK.

Kejatuhan Sudewo menjadi pukulan telak bagi pemerintahan daerah di Jawa Tengah, mengingat ia merupakan kader partai besar yang baru saja memulai masa pengabdiannya di periode kedua (setelah jeda) melalui kemenangan di Pilkada serentak.

Sebelum pintu mobil tahanan tertutup rapat dan membawanya pergi, Sudewo sempat memberikan pesan singkat kepada para pendukungnya di Kabupaten Pati. Pesan itu terdengar seperti upaya menenangkan massa di daerah asalnya.

“Tetap tenang, sudah,” kata Sudewo singkat. Kalimat itu menjadi penutup interaksinya dengan dunia luar sebelum ia harus berhadapan dengan dinginnya sel tahanan dan proses hukum yang panjang.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat korupsi di awal tahun 2026. Publik kini menanti apakah pembelaan Sudewo mengenai "dikorbankan" akan terbukti di pengadilan, atau justru hanya menjadi alibi klasik seorang pejabat yang tertangkap tangan.

KPK sendiri memastikan akan terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya aliran dana ke tingkat yang lebih tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati maupun keterlibatan oknum di kementerian terkait kasus DJKA.

Dengan penahanan ini, roda pemerintahan di Kabupaten Pati sementara akan diambil alih oleh Wakil Bupati guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah kemelut hukum yang menimpa sang bupati.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Saya Dikorbankan”: Bupati Pati Sudewo Pasrah Saat Ditahan KPK